CERITA URANG KABUPATEN BANYUASI

Video Roni Paslah lagi ada di PUTR UUD,45 Fakir Miskin, Pembangunan Infrastruktur dan Partisipasi Masyarakat

TRIBUNUSBANYUASIN.COM | BANYUASIN - Istilah masyarakat miskin dapat ditemukan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (“UU Fakir Miskin”) dengan sebutan fakir miskin yaitu:

Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 
Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 UU Fakir Miskin dijelaskan apa yang dimaksud dengan penanganan fakir miskin sebagai berikut:
 
upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta memfasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
 
Sasaran penanganan fakir melayani kepada:
  • perseorangan;
  • keluarga;
  • kelompok; dan / atau
  • masyarakat.
 
Pendataan Fakir Miskin
Pada praktiknya Menteri Sosial harus menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin. Bukan hanya itu , seorang fakir miskin yang belum dapat secara aktif mengenakan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempatnya. Artinya ada keaktifan secara 2 arah dari pemerintah dan dari pribadi fakir miskin.
 
Selain 2 subjek di atas, ternyata masyarakat yang memiliki peran serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin yang memasuki Pasal 41 ayat (1) UU Fakir Miskin .
 
Data fakir miskin yang telah memberikan dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri Sosial, ditetapkan oleh Menteri Sosial, yang kemudian penetapan tersebut merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan / atau pemberdayaan.
 
Terkait pertanyaan Anda, pada praktiknya masih banyak fakir miskin yang tidur di pinggir jalan, karena hal tersebut berhubungan dengan pendataan kriteria fakir miskin , UU Fakir yang diatur secara ketat dalam hal pendataan guna menghindari pemalsuan data pengungkit dan validasi diatur dalam Pasal 11 ayat (3) ) UU Fakir Miskin . Meskipun pemerintah telah memberikan sanksi terhadap yang memalsukan data tersebut di Pasal 42 UU Fakir Miskin berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50 juta.
 
Maka dari itu pemerintah melakukan pembagian koordinasi untuk pelaksanaan penanganan fakir dibagi sesuai Pasal 39 UU Fakir Miskin menjadi 3 tingkat wilayah: tingkat nasional: atas koordinasi Menteri Sosial;
tingkat provinsi atas koordinasi Gubernur; tingkat kabupaten / kota: atas koordinasi Bupati / Walikota.
 
Hal ini menurut hemat kami guna terlaksananya penanganan fakir yang secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
 
Penanganan Fakir Miskin
Secara tegas Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Fakir Miskin menyebutkan bahwa penanganan fakir yang diselenggarakan oleh Menteri Sosial secara terencana, terukur, dan terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan , dan pelayanan sosial.
 
Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi:
 
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
 
Karenanya fakir miskin berhak untuk:
memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; memperoleh pelayanan kesehatan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarga; mendapatkan derajat kehidupan yang layak; memperoleh lingkungan hidup yang sehat; meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan berusaha berusaha.
 
Lebih jelas lagi, dalam Pasal 14 jo. Pasal 1 angka 4 dan 5 UU Fakir Miskin secara tegas mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan .
 
Yang dimaksud dengan ”penyediaan pelayanan perumahan” adalah bantuan untuk mengurus hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda , merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa fakir miskin mendapatkan haknya, salah satunya adalah memperoleh pelayanan perumahan yang layak dan sehat. Apabila hak tersebut tidak terpenuhi, artinya amanat dari UUD 1945 dan UU Fakir Miskin belum dijalankan dengan semestinya.
  
Dasar Hukum :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin .
[1] Pasal 6 UU Fakir Miskin
[2] Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 6 UU Fakir Miskin
[3] Pasal 9 ayat (1) UU Fakir Miskin
[4] Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Fakir Miskin
[5] Pasal 5 UU Fakir Miskin
[6] Pasal 3 UU Fakir Miskin
[7] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Fakir Miskin
Pembangunan Infrastruktur dan Partisipasi Masyarakat

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menyuguhkan berbagai pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tercatat ada 248 proyek infrastruktur strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia mulai dari jalan tol, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, rusun, kilang minyak, Terminal LPG, SPAM, bendungan dan irigasi, peningkatan jangkauan broadband, technopark, Kawasan Ekonomi Khusus, smelter, dan pembangkit listrik.

Banyaknya proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah tentulah memerlukan banyak lahan ,dan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Dalam terminologi ekonomi lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam untuk kegiatan pembangunan haruslah bersifat normatif dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, sangatkah penting untuk memahami hakikat pembangunan perekonomian Indonesia yang telah digariskan oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian nasional disusun atas usaha bersama, berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam berbagai aktivitas pembangunan tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat aktif. Hak partisipasi tersebut pun telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Artinya, dalam berbagai aktivitas pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan memerlukan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial, dan citizen participation is citizen power.

Karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif.

Dalam berbagai kasus pembangunan, hak-hak masyarakat yang telah dijamin konstitusi tersebut dieliminasi oleh pemerintah baik itu melalui legal instrumen maupun kriminalisasi langsung terhadap masyarakat melalui alat negara (TNI/Polri). Pembangunan tidak lagi memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal, masyarakat pinggiran termarjinalkan, hingga terkungkung di dalam jeruji besi.

Menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2017 konflik agraria tercatat 659 kejadian, dengan luas lahan 520.491,87 hektar, dan melibatkan sebanyak 652. 738 kepala keluarga (KK). Jumlah korban dan bentuk kekerasan dalam konflik agraria tercatat 369 orang dikriminalisasi (351 laki-laki + 18 perempuan), 224 orang dianiaya (170 laki-laki + 54 perempuan), dan 6 orang tertembak dan 13 tewas (seluruh korban laki-laki).

Jumlah pelaku kekerasan dalam konflik agraria meliputi 11 TNI, 21 polisi, dan 15 preman. Konflik agraria yang terjadi sepanjang 2017 meliputi warga vs swasta 289 kasus, warga vs pemerintah 140 kasus, warga vs BUMN 55 kasus, warga vs aparat 28 kasus.

Praktik pembangunan yang demikian sangatlah bertolak belakang dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang mengandung makna kerakyatan, artinya pembangunan nasional itu adalah pembangunan berbasis negara dan rakyat (state based devolepment). Model pengambilan keputusan dalam pembangunan seharusnya participatory democracy, bukan elite democracy.

Partisipasi adalah Hak
Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (3) UUD 1945. Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi semuanya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 E ayat (3) dan 28F UUD 1945.

Sesungguhnya, penyangkalan terhadap keterlibatan peran serta masyarakat oleh pemerintah menunjukkan ketidaktaatan hukum oleh pemerintah. Sebab, setiap kebijakan pemerintah haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (rechtmatigheid) dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Di level peraturan perundang-undangan, misalnya dalam hal pembukaan lahan (land clearing) menurut Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan." Meskipun UU Pengadaan Tanah, UU Nomor 2 Tahun 2012 ini bersifat fluktuatif, tapi masih tetap mengatur dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.

Begitu pula terhadap kegiatan pembangunan yang berdampak bagi lingkungan, wajib memiliki dokumen UKL-UPL dan AMDAL yang juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara spesifik, bentuk keterlibatan masyarakat itu dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 meliputi; (a) pemberian informasi yang transparan dan lengkap, (b) kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat, (c) penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, dan (d) koordinasi, komunikasi, dan kerja sama di kalangan pihak-pihak yang terkait.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat pareto superior (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan pareto optimal (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Nilai-nilai penting dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah untuk; pertama, peran masyarakat adalah sebagai suatu strategi. Maksudnya, peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support).

Kedua, peran masyarakat sebagai suatu kebijakan. Masyarakat merupakan subjek yang potensial dikorbankan atau dikorbankan oleh pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki posisi tawar untuk mengkonsultasikan haknya (right be to consulted) yang menjadi dasar kebijakan oleh pemerintah. Ketiga, peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat ditujukan untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan-keputusan pemerintah.

Keempat, peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Pada tahap ini peran serta masyarakat didayagunakan untuk meredam konflik melalui upaya pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Sebagai penutup, bagian terpenting dalam pembangunan Indonesia adalah membangun Indonesia haruslah dimulai dari membangun jiwa warga negara Indonesia, barulah membangun badannya.

Sanksi Hukum Bagi Pemerintah Bila Membiarkan Jalan Rusak

Banyaknya jalan yang rusak di Tanah Air menjadi pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya bagi pemerintah. Kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban. Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu 'alarm' peringatan bahwa ada sanksi yang mengizinkan jalan rusak.

Aparat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Dinas Bina Marga / Dinas PU di daerah sesuai kewenangan jalan nasional, provinsi, kota / kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenal mereka, jika dibiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera, "kata kata pemerhati transportasi, Djoko Setijowarno, seperti dikutip Antara , Selasa (27/2).

Di saat musim hujan tiba, jumlah jalan rusak kian bertambah. Tak jarang kecelakaan terjadi, akibat terperosok atau menghindar jalan rusak mengakibatkan korban luka bahkan bisa kehilangan nyawa, kata Djoko.
"Kecelakaan tunggal, terserempet atau ditabrak kendaraan lain saat menghindari jalan rusak tersebut," ujar dia.

Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian, kata Djoko, karena kondisi cuaca atau anggaran, masih dapat dilakukan dengan cara lain. Yang penting menjadi perhatian pengguna jalan untuk lebih waspada dan berhati-hati. “Dan kalau terjadi kecelakaan, tidak ada sanksi hukum,” jelas dia.

Pasal 24 ayat (2), dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang abai terhadap kerusakan jalan sesuai wewenangnya. Djoko menunjuk Pasal 273 yang menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta.

Kemudian kalau sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta.

Pasal 273:
Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/ atau kerusakan Kendaraan dan / atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sementara, jika penyelenggara jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau denda bayar maksimal Rp1,5 juta. “Sudah banyak korban kecelakaan akibat jalan rusak. Jika korban atau keluarga korban sadar hukum, pasti penyelenggara jakan yang abai bisa terkena sanksi hukum,” kata Djoko.

Djoko meminta sebelum terjerat hukum, pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan segera. Jika tidak memungkinkan karena faktor cuaca, berilah tanda atau rambu pada pada jalan yang rusak tersebut. (Rn/Red).

Posting Komentar

0 Komentar