Kasus Korupsi Pemkab Banyuasin Menantang Komitmen Jaksa Agung Burhanuddin, Mengganti Kepala: Kejati, Kejari Jika Tidak Mengusut Kasus KKN


TRIBUNUSBANYUAS.IN | BANYUASIN - Sepertinya pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin, yang akan Mengganti Kepala: Kejati, Kejari Jika Tidak Mengusut Kasus KKN mendapat tantangan dari kasus-kasus yang ada di Pemkab Banyuasin Sumatera Selatan,  Jaksa Agung Burhanuddin beserta seluruh jajaran, Siap menjalankan 7 program kerja prioritas Kejaksaan RI Tahun 2021 sebagaimana arahan Bapak Presiden RI @jokowi dan rekomendasi hasil rapat kerja Kejaksaan Tahun 2020 guna mewujudkan komitmen Kejaksaan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. 


7 Program kerja prioritas tersebut adalah : 

1. Pendampingan dan pengamanan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam rangka percepatan pembangunan nasional. 

2. Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan profesional. 

3. Pembentukan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karir yang jelas, terstruktur dan transparan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik. 

4. Digitalisasi Kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi. 

5. Penegakkan hukum yang berkeadilan serta memberikan kemanfaatan khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku. 

6. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara. 

7. Penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


#kejaribanyuasin

#kejatisumsel



Program Unggulan Pemkab Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Pembangunan 7 Jalan Poros Dinilai GAGAL TOTAL

Foto Jalan poros Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang bermotif batik


Jalan Poros Kecamatan Pulau Rimau di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan kini sedang ramai menjadi perbincangan. Hal ini disebabkan karena jalan tersebut salah satu program pembangunan dari 7 jalan poros yang menjadi program pembangunan Andalan (Utama) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Sumatera Selatan untuk tahun anggaran APBD 2020.


Selain sudah di bangun Cor Beton kualitas sepek 300 k yang menggunakan dana pinjam dari Bank Sumsel Babel Rp.288 M tetapi sayangnya belum apa-apa jalan tersebut sudah retak seribu kelihatannya unik semacam hiasan keramik marmer yang mewah.


Hiasan - hiasan ini terpampang nyata berada di badan jalan, terutama jalan depan Kantor Kecamatan Pulau Rimau, terdapat garis – garis yang diperkirakan terbuat dari cairan semen membentuk pola – pola yang unik atau motif tertentu.


“Jalan ini kemarin-kemarin sesudah dibangun belum ada garis – garis seperti ini, kini sekarang jalannya memiliki motif seperti batik,” ujar Kailani warga Kecamatan Pulau Rimau.


Tak hanya menyerupai batik, jalan yang dibangun sampai ke Jembatan Besi Tanah Kering ini juga terdapat motif-motif lain yang tak kalah indahnya dengan motif batik tadi.


“Ada juga yang sekilas kayak Kaligrafi dan kayak Loreng macan. Mungkin karena ini Kecamatan Pulau Rimau kali ya, jadinya ada motif mirip macan. Jalan ini kalau tidak salah merupakan salah satu yang dibangun dengan dana Rp 288 Miliar, harusnya dibangun dengan mulus dan baik,” ujarnya.


Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Banyuasin, Ardi Arpani, mengatakan jalan yang terlihat seperti bermotif memang tersebut mengalami kerusakan. Oleh sebab dikasih semacam perekat agar tidak semakin parah.


“Kemarin karena lalu lintas tinggi, masyarakat sendiri tidak disiplin baru sudah di Cor  kemudian dilewati. Truk-truk bertonase tinggi yang seharusnya butuh waktu 14 hari, itu 2 sampai 3 hari sudah dilewati,” kata Ardi.


Dikatakan Ardi bahwa jalan tersebut masih ada masa pemeliharaan selama setahun, jadi kalau serah terima terjadi pada bulan desember, maka desember selanjutnya lagi akan perbaiki.


“Masih ada yang belum dibayar, kita sudah dibuat pernyataan kalau tidak diperbaiki, maka 5% tidak dibayar,” tukasnya.


Lebih jelasnya baca :

https://secepatkilatnews.wordpress.com/2020/12/25/pekerjaan-7-jalan-poros-sudah-dianggarkan-dari-apbd-banyuasin-2019-dianggarkan-lagi-pinjam-bank-sumsel-babel-rp-288-m/


Pembangunan tujuh jalan poros yang menghubungi 12 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019.


Ketujuh proyek pembangunan jalan tersebut sudah dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan sudah dikerjakan 100% terselesaikan sebagaimana yang sudah di undang kan pada Peraturan Bupati Banyuasin Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019.


APBD KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019 DI DINAS PUTR.


1.03 . 1.03.02. 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 100% Rp.1.014.200.277.948 - 100% Rp.1.065.739.641.845.


1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 Perencanaan Pembangunan jalan Tersedianya DED jalan 2 dok 400.000.000 1 kegiatan 420.000.000.


1.03 . 1.03.02 . 15. 03 Pembangunan jalan Panjang jalan yang dibangun 20 Km Rp.648.876.850.000 20 Km Rp.682.168.042.500,


Baca juga : 

https://www.tribunus.co.id/2019/12/kemenko-polhukam-mahfud-md-blak-blakan.html?m=1


Menjadi pertanyaan yang besar Kamis (26/12) kemarin ada kegiatan Penandatangan kontrak digelar di Aula Dinas PUTR Kabupaten Banyuasin, di pimpin Kadis PUTR Ardi Arfani dan disaksikan oleh Tim TP4D dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). 


Tapi kenapa pada akhir tahun 2019 ini Bupati Banyuasin mengatak klau 7 proyek jalan segera dilaksanakan. Proyek yang dibiayai melalui dana pinjaman Bank Sumsel Babel senilai Rp 288 Miliar padahal ke tujuh Proyek tersebut sudah dianggarkan pada APBD 2019.


Baca juga :

https://www.tribunus.co.id/2019/12/pemberantasan-kkn-di-pemkab-banyuasin.html


Yang merupakan kegiatan tahun Jamak Pemkab Banyuasin saat ini sudah selesai pelaksanaan lelang dan telah dilakukan penandatangan kontrak oleh tujuh kontraktor sebagai pemenang lelang.


Dengan tujuh perusahaan yakni PT Rotari Persada, PT Citra Kurnia Waway, PT Bintang Anugerah Jaya, PT Buana Asa, PT Artha Graha Makmur, PT Gadang Berlian dan PT Cahaya Nusantara Sukses.


Dalam perjanjian kerjasama ini, ditegaskan bahwa ke tujuh kontraktor harus melaksanakan kegiatan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis dan syarat teknis lainnya. Dan jika hasilnya tidak sesuai maka akan disanksi baik kerugian material maupun pidana.


Kadis PUTR Ardi Arpani mengatakan, pembangunan tujuh jalan poros ini merupakan bukti komitmen besar Bupati H. Askolani, dan Wabup H. Slamet, untuk membuka keterisolasian yang selama ini dirasakan masyarakat terutama di wilayah perairan Banyuasin. 


Dengan APBD Banyuasin Rp 2,1 Triliun dipastikan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan infrastruktur terutama jalan yang hampir 80 persen rusak berat. Maka langka strategis dan sekaligus berani diambil keduanya dengan menggunakan dana pinjaman Bank Sumsel Babel sebesar Rp 288 miliar.


Baca juga :

https://www.tribunus.co.id/2019/11/tg-fekri-juliansyah-pemerintah-dan-aph.html?m=1


Dijelaskan Ardi, ke tujuh jalan poros yang akan dibangun tersebut, Pengaspalan jalan poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kec Betung sepanjang 12 Km.


Peningkatan Ruas Jalan Muara Padang- Muara Sugihan Kec Muara Padang sepanjang 21 Km, Pembangunan Jalan Poros Kabupaten Banyuasin I - Air Saleh Prambahan Jalur 10 sepanjang 12 Km. 


Peningkatan Jalan Lubuk lancang kec Suak Tapeh menuju Kec Pulau Rimau sepanjang 18 Km, Peningkatan jalan sungai dua - Prajen Kec Rambutan sepanjang 3.50 Km.


Pengecoran Jalan Poros Sukamulya - Karang Petai Kecamatan Banyuasin III sepanjang 11,50 Km dan Rehab jalan poros Tanah Mas Kec Talang Kelapa sepanjang 3,15 Km.


"Sesuai kontrak pekerjaan proyek ini terhitung  16 Desember 2019 selama 460 hari kalender, "terangnya.


Dengan dibangunnya jalan poros ini, dipastikan akan mempermudah akses transportasi dan tentu akan berdampak dengan hidupnya perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. 


Sementara itu, Bupati Banyuasin H Askolani mengatakan bahwa Pemkab Banyuasin terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka akses bagi masyarakat.


Baca juga :

https://www.tribunus.co.id/2019/10/proyek-genderuwo-di-perum-mega-asri.html


"Melalui program Infrastruktur bagus, insyaallah semua jalan penghubung di dalam wilayah Banyuasin akan mulus dan harapan kita perekonomian masyarakat makin baik dan sejahtera, "katanya.


Maka dari itu, dirinya minta dukungan seluruh masyarakat agar proses pembangunan ini berjalan lancar tidak ada halangan. Dan yang terpenting jangan dipertanyakan lagi kenapa harus pinjam dana untuk bangun jalan.


Karena dengan dana pinjaman ini merupakan solusi untuk mengatasi persoalan infrastruktur mengingat kalau mengandalkan APBD Banyuasin tentu sampai kapanpun tidak akan bisa. 


Tujuh Jalan Poros

1. Pengaspalan jalan poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kec Betung Rp 30,62 M


2. Peningkatan Ruas Jalan Muara Padang- Muara Sugihan Kec Muara Padang Rp 81,84 M;


3. Pembangunan Jalan Poros Kabupaten Banyuasin I - Air Saleh Prambahan Jalur 10  Rp 49,32 M;


4. Peningkatan Jalan Lubuk lancang kec Suak Tapeh menuju Kec Pulau Rimau Rp 77,08 M;


5. Peningkatan jalan sungai dua - Prajen Kec Rambutan Rp 13,58 M;


6. Pengecoran Jalan Poros Sukamulya -Karang Petai Kecamatan Banyuasin III Rp 39,27 M; dan


7. Rehab jalan poros Tanah Mas Kec Talang Kelapa Rp 8,2 M.


Ketika kita tim media melakukan investigasi ke tujuh titik pembangunan jalan poros yang menjadi program andalan pemerintah kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2020 dapat ditarik suatu kesimpulan Gagal Total Besarnya kerugian Negara masalah yang ditemukan dominan Volume atau Kuantitas setiap titik di tuju pembangunan jalan tersebut Volumenya kurang 2 kilometer, Kualitas Cor betonnya tidak sesuai spek yang seharusnya KS 300 malah 170 KS saja, tidak adanya pengerasan atau agregat dll.


Baca juga :

https://www.keizalinnews.com/2020/10/m-nasir-anggota-dprd-dari-partai-golkar.html


Ditambah lagi yang katanya SERAPAN anggaran yang dinilai masih rendah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin diminta bergerak cepat dalam merealisasikan penggunaan dana APBD tahun 2020 yang sisanya cukup besar hingga mencapai Rp1,1 Triliun. Soalnya, hal tersebut membuat kekhawatiran Anggota DPRD Banyuasin.


M. Nasir salah satu anggota DPRD dari Partai Golkar saat konferensi pers dengan para awak media, Senin kemarin (19/10) menjelaskan berdasarkan data yang dia punya, masih ada tersisa penggunaan dana APBD (APBD-P) Perubahan tahun 2020 yang nilainya terlalu besar dengan sisa waktu tahun anggaran yang tinggal dua bulan lagi.


Makanya dia meminta, Pemkab Banyuasin harus fokus melaksanakan program kerja yang telah direncanakan. Jelas ini jadi pertanyaan karena dalam waktu singkat apakah mungkin bisa terserap sisa anggaran sebesar itu.


APBD Banyuasin tahun 2020 sebesar Rp2,4 Triliun, untuk APBD Induk terserap Rp1,3 triliun, tersisa Perubahan Rp1,1 triliun, apakah mungkin bisa terserap,” ujarnya dengan serius.


Selain mengingatkan instansi-instansi Pemkab Banyuasin sebagai pengguna anggaran untuk mempercepat penggunaan anggaran, dia minta kepada teman-teman media nanti ya tolong dipertanyakan kepada Kepala Bappeda kita, terkait pola serapan anggaran yang ada di Kabupaten Banyuasin,” pintanya..


Baca juga :

http://jelajahperkara.com/hello-apa-kabar-11-triliun-anggaran-pemkab-banyuasin-yang-katanya-belum-terserap-itu/


Sebagai contoh, kata Nasir, kita punya anggaran untuk belanja barang jasa nilainya Rp 708 miliar, baru terealisasi Rp289 miliar di awal September atau akhir Agustus yang lalu. “Nah itu kan ada kurang lebih Rp 400 miliar yang belum terserap. Lalu di anggaran belanja modal, nilai mereka pada saat kita revisi anggaran di APBD Perubahan Rp 416, 619 miliar dan baru terealisasi Rp 181 miliar,” imbuh dia.


Politisi muda ini menambahkan, belum lagi yang belanja tidak langsung. Katakanlah kalau belanja pegawai secara otomatis akan berjalan seperti biasanya. Namun yang perlu digaris bawahi terkait dua jenis belanja, yang termasuk dalam belanja langsung. Yaitu belanja barang jasa dan belanja modal.


Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyuasin H Askolani kaget dengan nilai APBD tahun 2020 yang belum terserap. “Anggaran kita targetkan selesai oleh batas waktu yang ditentukan undang-undang. Kita sekarang kerjakan itu sebenarnya. Yang masih ini kan bantuan dari Gubernur tapi sesuai dengan target lah,” ucapnya.


“Insya Allah kita maksimalkan secara teknis dan semua kita sudah sudah ditender semua kalau untuk APBD 2020 perubahan yang baru-baru ini tidak banyak lagi tidak sampai triliunan,” ujar Askolani.


Terkait anggaran yang belum terserap senilai Rp1,1 Triliun tersebut belum ada penjelasan dari pihak Pemkab Banyuasin Sumatera Selatan sampai berita ini diterbitkan, (Rn).


Pemkab Banyuasin Dinilai Membuka Peluang Untuk Pihak, PT Artha Graha Makmur (AGM) Untuk Melakukan KKN

KeizalinNews.com | Banyuasin - Terasa sudah sangat letih dan momok membaca dan melihat berita pekerjaan proyek yang hambur-hamburkan uang rakyat yang tidak sedikit  (APBD, APBN dan Batuan atau Hibah dari pihak2 lain) Bermiliar-miliar hilang begitu saja sementara rakyat Banyuasin sekarang ini menganga minta makan.


Hampir setiap hari rubrik di penuhi berita rusaknya jalan (Infrastruktur) di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, baru kemarin rasanya Bupati Banyuasin H. Askolani, SH, MH. menandatangani kontrak pembangunan 7 jalan poros yang menghubungkan 12 Kecamatan di dalam Kab, Banyuasin.


Sayangnya sampai sekarang ini masih tetap seperti itu terus-menerus, Pihak Penegak Hukum (APH) Mana..?? (Sudah habis terbelih).


Pada acara penandatanganan kontrak kerja tersebut Bupati Banyuasin menginstruksikan untuk sama -sama mengawasi proses pekerjaaan 7 proyek besar ini ia pun mengatakan andai pekerjaan 7 proyek yang menggunakan dana Pinjam dari Bank Sumsel Babel senilai Rp.288 M menyalahi sepekkulitasinya kita akan tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku jelasnya. Kamis (26/12/2019) Lalu.


Harun (64) seorang tokoh masyarakat Desa Taja Mulya Kec, Betung Kab, Banyuasin Sumsel kalau sepanjang 12 KM, senilai Rp 30,62 M, itu artinya jalan poros Desa Taja Mulya ini semuanya akan di bangun tapi kenapa pembangunan jalannya hanya stop di hujung Blok A saja itu keluh harun.


Ia mengaku perna ikut pertemuan terkait proyek jalan tersebut memang seharusnya pembangunan jalan tersebut sesuai di dalam kontraknya Pengaspalan Jalan Poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kec Betung Sepanjang 12 KM, Senilai Rp 30,62 M, PT. AGM, namun baru2 ini ada lagi pertemuan tapi saya tidak ikut dengar dengar menghasilkan kesepakatan pengaspalan hanya sebagian saja seharusnya 12 KM menjadi 10 KM saja jelas bapak 5 anak tersebut pada media.


Dalam perjanjian kerjasama ini, ditegaskan bahwa ke tujuh kontraktor harus melaksanakan kegiatan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis dan syarat teknis lainnya. Dan jika hasilnya tidak sesuai maka akan disanksi baik kerugian material maupun pidana..!!!!


Menindaklanjuti pemberitaan media KeizalinNews.com edisi minggu kemarin yang berjudul Pengaspalan Jalan Poros Desa Lubuk Karet Tidak Sesuai Spesifikasi


https://www.keizalinnews.com/sosial-budaya/pengaspalan-jalan-poros-desa-lubuk-karet-tidak-sesuai-spesifikasi/


Dikutip di dalam berita tersebut saat ini tertanggal 11 Mei 2020 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kec Betung Sepanjang 12 KM, Senilai Rp 30,62 M, PT. AGM Baruh Rampung Lebih Kurang 40% Namun Sudah dapat Dijabarkan dan Dihitung Akan Pekerjaan Proyek tsb Seperti Sudah Selesai 💯% Nantinya.


Karena pemberitaan di media massa dan medsos facebook sangat ramai memberikan komentar terkait program Banyuasin Bangkit pada kesempatan ini tepatnya ini harai Komisi lll DPRD Banyuasin turun langsung kelapangan melihat kondisi jalan yang dikabarkan retak seribu dan patah itu.


Komisi lll DPRD Kab.Banyuasin beserta Kadis PUTR Kab. Banyuasin dan Direktur PT Artha Graha Makmur (AGM), Sebagai pihak ketiga Pekerjaan proyek jalan tersebut, pertemuan tersebut, menunjukkan titik temuan keretakan tersebut, dan pihak kontraktor berjanji akan segera memperbaikinya sebelum proses serah Terima dengan Pemkab Banyuasin, Sabtu (16/05/2020).


Seharusnya permasalahan tersebut sudah dianggap Fatal di dalam dunia Kontraktor namun tapi kenapa tidak ada tindakan tegas malah saya nilai membuka peluang pihak Kontraktor untuk berbuat semaunya saja KKN. Pengaspalan Jalan Poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kec Betung Sepanjang 12 KM, Senilai Rp 30,62 M, PT Artha Graha Makmur (AGM), BERMASALAH.


Kode Tender    2011153, Nama Tender : Pengaspalan jalan Poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kecamatan Betung, Kode RUP : 22355933, Nama Paket : Pengaspalan jalan Poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kecamatan Betung Sumber Dana : APBD,Tahun Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Paket Rp.30.627.000.000,00, Nilai HPS Paket Rp.30.624.794.673,32


Turut hadir pada mediasi tersebut Komisi 3 DPRD Kab.Banyuasin, beserta Kepala Dinas PUTR Kab.Banyuasin dan Direktur PT Artha Graha Makmur (AGM), sebagai pihak ketiga pembangunan Proyek Jalan tersebut.


Didalam mediasi tersebut menunjukkan titik temuan keretakan tersebut dan Pihak Kontraktor berjanji akan segera memperbaikinya sebelum proses serah terima dengan pemkab Banyuasin Semoga pembangunan ini  dapat mencapai hasil terbaik dengan kepedulian dan kerjasama dari semua pihak.


Poin Masalah yang berkapasitas merugikan negara pada pekerjaan tersebut adalah : Pekerjaan Pengaspalan Jalan Poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kec Betung Sepanjang 12 KM, Senilai Rp 30,62 M, PT Artha Graha Makmur (AGM);


Pekerjaan 7 jalan poros senilai Rp3.00.000.000.000,00 (Tiga ratus miliar rupiah) pada tahun 2019 sudah dianggarkan dan saat ini sudah selesai sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 55 Tahun 2018 Tentang RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2019.


Dari ketujuh jalan itu salah satunya Pengaspalan Jalan Poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kec Betung Sepanjang 12 KM, Senilai Rp 30,62 M, PT Artha Graha Makmur (AGM), BERMASALAH.

*Pekerjaan PT AGM di lapangan tidak sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, yang bersifat menguntungkan berlipat2 pihak PT Artha Graha Makmur (AGM);

*Harusnya Pengaspalan namun di lapangan hampir semua hanya Cor Beton;

*Seharusnya 12 Kilometer, dibangun hanya ∆10 KM;

*Tidak dilakukannya pengerasan terlebih dahulu sebelum di aspal/Cor;

*Plastik, Behel (besi) sebagai tulang bedulang kuat coran tidak benar/ plastik tidak layak pakai;

*Kualitas Cor jelek, Agregat, batu split MakeUp (Cor beton jalan yang sedang dikerjakan sudah retak dan pecah, patah);

*Batu split yang digunakan untuk agregat batu downgrade (batu bercampur tanah debu batu).


Bupati Kabupaten Banyuasin H. Askolani, SH, MH,. Layaknya seorang Bupati pada umumnya dengan kekuasaan yang tidak berbatas di dalam tata kelola Pemkab Banyuasin ia bisa saja memerintahkan Kepala Dinas PUTR Banyuasin untuk melakukan apa yang di mau nya yang bersifat menimbulkan kerugian negara menguntungkan dirinya secara pribadi (Politik balas budi Pilkada 2018). 

Dengan cara (modus) nilai kontrak proyek tsb Rp.30..M akan tetapi yang dapat di bangunkan oleh kontraktor dalam pembangunan proyek itu, paling hanya Rp.20 M, artinya Rp.10 M ini untuk (..) belum lagi untuk kontraktornya Sementara yang mendapatkan proyek tersebut diketahui seorang saudagar kaya raya pengusaha masih keturunan China ia juga seorang anggota DPRD Provinsi Sumsel dari praksi Nasdem, yang bernama Herman Ong menggunakan PT Artha Graha Makmur (AGM).


Diketahui saudara Herman Ong mempunyai kedekatan yang cukup dekat secara emosional terhadap Bupati Banyuasin H. Askolani, SH, MH. dari mulai H. Askolani menjabat sebagai Pimpinan DPRD Banyuasin selama 2 Periode terangnya.


Permasalahan tersebut juga telah melanggar Perpres Nomor 4 Tahun 2015 terutama pada Pasal 6 huruf g dan Pasal 89 ayat 2 huruf a tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di revisi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, dan Pasal 55 KUHP. (Rn).

Posting Komentar

0 Komentar