KETUA PRESIDIUM, MBM, SMBLK, DPC AWNI BANYUASIN SUMATERA SELATAN INDONESIA MENYATAKAN SIKAP

TRIBUNUSBANYUASIN.COM – BANYUASIN 05 OKTOBER 2020 N/B : SKENARIO BANYUASIN “Kata kuncinya BLT..DD, APBD dan APBN. Hukuman Mati (KKN COVID-19) Menjadi Korupsi” 💯👑✔️

MAKLUMAT Orang baik disayangi Tuhan lalu apa lagi yang mau kita cari, selain berbuat kebaikan seluas-luasnya, hanya berharap ke-redoan Nya semata Dengan ini saya; KETUA PRESIDIUM, MBM, SMBLK, KETUA AWNI DPC BANYUASIN SUMSEL INDONESIA.

Segala puji bagi ALLAH, S.W.T. dan selawat kita curah kan kepada junjungan kita Nabi AGUNG, MUHAMMAD, S.A.W. Surat ini hadir dari rahmat Allah yang telah mengerakkan hati untuk menulis artikel ini melihat tindak pidana KKN yang sangat menyengsarakan masyarakat khususnya di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ini.

Dengan ini saya sebagai ketua dari Présidium Ormas MBM menyampaikan permasalahan di Kab, Banyuasin dengan niat yang luhur sebab rahmat tuhan yang begitu Agung laksana cahaya bintang-bintang yang menghiasi cakrawala semuanya membentuk kerlap-kerlip cahaya yang indah menerangi angkasa yang gelap-gulita sebagai cahaya diatas taman surga taman yang tak terkira.

Tuhan telah menjanjikan para pemimpin bangsa tempatnya di syurga, karena keluhuran budi, kebajikan dan keberaniannya yang tiada tara melawan musuh pengkhianat bangsa (kafir) penjaja (Kapitalis, Radikalis, KORUPTOR).

Termasuk antaranya pemimpin lembaga-lembaga negara yang berperang untuk menegakkan keadilan demi terciptanya dan terpenuhinya hak dari segala kaum, suku, etnis, tiap-tiap masyarakat di dalam bingkai NKRI.

Untuk seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia dengan ini kami MBM mendeklarasikan suatu upaya untuk memerangi segala bentuk kejahatan dan penghianatan terutama Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) terhadap NKRI yang dapat merongrong kedaulatan bangsa.

Sebagai representasi untuk kita semua khususnya masyarakat Kabupaten Banyuasin Sumsel haruslah kita sadari yang mengawasi pemerintah dan Institusi Partikel lainnya itu ialah RAKYAT ketika rakyat tidak peduli dengan semua yang terjadi kejahatan yang telah dilakukan oleh si pemegang wewenang di dalam hal ini pejabat pemerinta baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun pusat itu semua karena ketidakpedulian rakyat itu sendiri sehingga roda pemerintahan lepas dari kontrol sosial.

Saat ini tidak ada yang dapat diharapkan dari segala institusi baik pemerintahan maupun lembaga-lembaga hukum karena sekarang kejahatan yang dilakukan oleh pejabat itu sangat lah terorganisir sehingga masif itu artinya kita sebagai warga negara yang baik haruslah responsif dengan kondisi mental para pejabat saat ini.

Kita dapat melihat jelas dari sepak terjang Pemkab Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ini saja sekarang saya gambarkan yang gampang saja

KKN PEMKAB BANYUASIN DI TAHUN 2017

Pemkab Banyuasin Sumatera Selatan Kamis, 14 September 2017 Total hutang sebelumnya Rp 170 miliar dan telah dibayar Rp 80 miliar, sementara sisanya tinggal Rp 90 miliar lagi, Bendahara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banyuasin. saat ini Pemerintah Kabupaten Banyuasin masih terutang kepada para kontraktor atau pihak ketiga sebesar Rp 90 miliar. Oleh karena itu, diusahakan di perubahan Anggaran Belanja Tahunan (ABT) akan dibayar. Diduga Pembayaran hutang senilai Rp. 170.M Fiktif Hasil audit BPK RI di tahun 2016 2017 Tidak ada menyatakan hutang Pemkab Banyuasin tersebut.

Lebih jelas Baca berita di bawa ini :

Rabu, 9 Agustus 2017 Uang DID Rp.400.000.000, setiap desa 302 X Rp.400.000.000, ini KKN mentah-mentah karena penganggaran Dana Infrastruktur Desa (DID) untuk tahun 2017 itu sudah dianggarkan masuk ke APBD Induk, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.

Sementara kalau mengacu Peraturan Bupati Banyuasin Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin,  Pasal 9 a) tahap 1 pada Bulan Februari – Maret sebesar 40%. b) tahap 2 pada Bulan Juni – Juli sebesar 40%.c) tahap 3 pada Bulan September Oktober Sebesar 20% . Ini sudah Bulan agustus, belum ada realisasinya.

KKN PEMKAB BANYUASIN DI TAHUN 2018

LIMA (5) BERITA KASUS KKN KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL YANG DIDUGA BUPATI BANYUASIN SUMSEL H. ASKOLANI HOAX PIDNA, TIDAK BERIMBANG DAN MEMUAT ASUMSI PRIBADI AKAN IA TUNTUT PIDANA.

KE-5 BERITA TERSEBUT TANPA KONFIRMASI LAGI DENGAN WARTAWAN YANG MEMBERITAKANNYA LANGSUNG DIHAPUS ATAS KOMPROMI PIHAK PEMKAB BANYUASIN DAN PIMPINAN REDAKSI MEDIA ONLINE YANG TERKAIT BERIKUT 5 BERITA YANG TIDAK DAPAT DIBUKA ATAU DIAKSES LAGI 404 ERROR :

Berita 1

https://www.tribunus.co.id/2019/07/di-kabupaten-banyuasin-runtuhnya-hukum.html?m=1

Berita 2

https://www.tribunus.co.id/2019/08/mega-korupsi-di-banyuasin-dilatar.html?m=1

Berita 3

https://www.tribunus.co.id/2019/09/wajar-saja-kasus-kkn-dd-di-kabupaten.html?m=1

Berita 4

https://www.tribunus.co.id/2019/10/gopk-batal-aksi-di-bpk-ri-dan-kejati.html?m=1

Berita 5

https://www.tribunus.co.id/2019/11/tg-fekri-juliansyah-pemerintah-dan-aph.html?m=1

Dari Kelima berita tersebut dua berita nomor 02 dan 04 tidak bisa dibuka error 404 ?????

https://www.tribunus.co.id/2019/01/kpk-selidiki-kasus-pengadaan-barang.html

Berselang beberapa lama berita di bawa ini terbit sesuai dengan Surat Laporan 1.HHHH

https://docs.google.com/document/d/1dlR3QNiIS69sYNiCPCc0WjdGgMxLjnipQgrScvL1p6w/edit?usp=drivesdk

KKN PEMKAB BANYUASIN DI TAHUN 2019

KKN Pemkab Banyuasin Sumatera Selatan Tahun 2019 bisa di baca pada berita di bawa ini :

https://jarrakposjambi.com/2020/04/25/kepastian-hukum-di-pemkab-banyuasin-dipertanyakan-perbup-2018-nomor-55-tentang-rkpd-2019-dianggap-ngawur/

KKN PEMKAB BANYUASIN DI TAHUN 2020

Hutang Bank Sumsel Babel Rp288 M + Sabtu, 14 November 2020 Rp1,1 triliun, apakah mungkin bisa terserap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin diminta bergerak cepat dalam merealisasikan penggunaan dana APBD tahun 2020 yang sisanya cukup besar hingga mencapai Rp1,1 Triliun. Soalnya, hal tersebut membuat kekhawatiran Anggota DPRD Banyuasin.

“APBD Banyuasin tahun 2020 sebesar Rp2,4 Triliun, untuk APBD Induk terserap Rp1,3 triliun, tersisa Perubahan Rp1,1 triliun, apakah mungkin bisa terserap,” ujarnya dengan serius.

Baca juga :

https://www.keizalinnews.com/2020/10/m-nasir-anggota-dprd-dari-partai-golkar.html

Mari kita awali dari diri kita sendiri dulu untuk pedulian terhadap kegiatan dan kebijakan yang berdampak runtuhnya NKRI sadari mereka itu kita yang gaji serta fasilitas dan uang aset negara itu hak sepenuhnya pemegang kedaulatan.

Untuk diingat kedaulatan itu ditangan rakyat itu artinya keputusan di tangan rakyat ketika rakyat menginginkan maupun tidak menginginkan, seorang oknum pejabat serta kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Maka oknum pejabat itu mau tidak mau suka atau tidak sukanya di berhentikan dari posisi tsb.

Karena kejahatan KKN saat ini ditinjau secara empirik dikenal mutasi TPK dari semula personalized crime (orang) menjadi organized crime (mafia), dari kejahatan nasional menjadi lintas negara (transnational crime), dan white collar crime (TPK orang) menjadi systematic collar crime (TPK organisasi atau kejahatan korporasi).

Menyikapi yang saat ini terjadi di Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Indonesia. Semakin maraknya praktek pelanggaran HAM dengan propaganda dan perampasan hak individu, kelompok masyarakat Adat yang menjadi benteng terahir kemerdekaan suatu bangsah atas negara negara di dunia ini.

Manakala faktanya praktek diskriminasi terus dilaksanakan. Masyarakat yang miskin, dirampas tanah, haknya untuk hidup yang layak, hak mendapat pekerjaan yang memadai, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan di dipinggirkan dan dizalimi faktual adanya. Di semua tempat di NKRI ini khususnya di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan siapa yang merampas tanah, dan siapa yang mengambil aset pemerintah daerah ini.

Yang ada suatu praktek propaganda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemegang kekuasaan yang bertujuan untuk menciptakan perpecahan, permusuhan antara sesama terkait dengan kewajaran dan melihat fakta yang ada, saya Roni Paslah mewakili Masyarakat Banyuasin Menggugat (MBM) memahami mengapa pada saat penyusunan konstitusi dasar terutama terkait dengan masalah presiden para pendiri bangsa mengkhususkan untuk WNI Asli (pribumi) meskipun untuk hak hak warga negara lainnya sama.

Resolusi di Adopsikan oleh Majelis Umum PBB 61/295. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi.

Pasal 1 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menikmati sepenuhnya, sebagai suatu kelompok ataupun sebagai individu, atas segala hak asasi manusia dan kebebasan mendasar seperti yang tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Internasional, dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

Pasal 2 :

Masyarakat pribumi dan tiap-tiap individu bebas dan setara dengan segala bangsa dan semua individu dan mereka mempunyai hak untuk terbebas dari segala macam diskriminasi, dan dalam pelaksanaan hak mereka, khususnya yang berdasar atas hak-hak mereka, khususnya yang berdasar pada asal-usul atau identitas mereka.

Pasal 3 :

Masyarakat Pribumi mempunyai hak untuk Menentukan Nasib Sendiri, berdasar atas hak tersebut mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan mengusahakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Pasal 4 :

Masyarakat pribumi, dalam pelaksanaan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, mempunyai hak atas otonomi atau untuk mengatur pemerintahan sendiri yang berhubungan dengan utusan internal dan lokal, juga cara dan media untuk membiayai fungsi-fungsi otonomi tersebut.

Pasal 5 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk mengelola dan memperkokoh hak mereka untuk melangsungkan dan memperkuat institusi politik, hukum, ekonomi dan sosial istimewa mereka saat menggunakan hak untuk berpartisipasi secara total, jika mereka memilih demikian, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam Negara.

Pada Pasal 8 :

1.Masyarakat pribumi dan tiap-tiap individu mempunyai hak untuk tidak menjadi korban pemusnahan dan perusakan kebudayaan, dan

2.Negara sebaiknya menyediakan mekanisme yang efektif untuk pencegahan dari dan perbaikan untuk :

a) Segala aktivitas yang bertujuan, berakibat mengambil keutuhan mereka sebagai orang-orang yang berbeda, atau nilai-nilai budaya dan identitas etnis mereka;

b) Segala aktifitas yang mempunyai tujuan atau akibat pengambilalihan atas tanah wilayah dan sumber daya mereka;

c) Segala bentuk pemaksaan pemindahan populasi yang mempunyai tujuan atau akibat kekerasan atau pengurangan beberapa hak mereka;

d) Segala bentuk pemaksaan asimilasi dan integrasi;

e) Segala bentuk propaganda yang dibuat yang bertujuan menimbulkan atau menghasilkan diskriminasi ras atau etnik yang ditujukan untuk melawan masyarakat pribumi.

Karena masyarakat pribumi telah menderita ketidakadilan sejarah sebagai hasil dari, timbal balik, kolonisasi dan pengambilalihan tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, hal demikian tersebut yang pada dasarnya menghalangi mereka melaksanakan hak-hak mereka untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keterwakilan mereka sendiri.

MENYATAKAN SIKAP ;

Ayo para Insan pers yang selalu berbudi luhur mari kita bersama-sama untuk memperjuangkan KEARIFAN LOKAL dan mensosialisasikan TIDAK MUNAFIK di dalam perkataan maupun perbuatan.

Kita akan selalu mempertahan kan prinsip kebenaran yang mengandung nilai kejujuran serta keadilan, dan menentang segala bentuk kezaliman. 

” Sesungguhnya kebenaran bisa disalahkan, tapi tidak bisa dikalahkan.

Ini terjadi tidak berjalan dengan baiknya tatakelola pemerintahan yang Demokrasi berasaskan Pancasila dan UUD,45 sebagai dasar negara yang berkedaulatan. 

Seharusnya pihak penegak hukum berfungsi melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum pada tiap-tiap warga negaranya dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain di mata hukum.

APH bersantai-santai saja sementara permasalahan numpuk segunung dapat diperkirakan setiap harinya ada 2 – 3 kejadian sudah terjadi KKN Untuk di Pemkab Banyuasin Sumsel.

Sementara Aparat Penegak Hukum (APH) tipikor, pidsus 1 kasus dalam 1 tahun itu pun TSK nya yang bukan pelaku utamanya (bukanya tidak dapat ungkap tapi kelihatannya APH susah dalam memilih jadinya tidak ada kerja).

Jadi bagaimana itu tidak balance adakah ? Evaluasi terhadap Sup Tipikor di Kepolisian dan Pidsus di Kejaksaan atas kinerja dan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk itu.??  Wajar saja media massa bak, bagaikan suara nyanyian yang tidak begitu dihiraukan oleh Pemerintah, Lembaga Penegak Hukum *Eksekutif,  Legislatif, dan Yudikatif*

Yang ada di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Indonesia. Berita di bawa ini sampai saat ini belum ada yang ditindak secara hukum.

Sebagai representasi untuk kita semua khususnya masyarakat Kabupaten Banyuasin Sumsel, haruslah kita sadari yang mengawasi pemerintah dan Institusi partikel lainnya itu ialah rakyat. Ketika rakyat tidak peduli dengan semua yang terjadi, kejahatan yang telah dilakukan oleh si pemegang wewenang dalam hal ini. Pejabat pemerinta baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. semua ini karena ketidakpedulian rakyat itu sendiri sehingga roda pemerintahan lepas dari kontrol sosial.

Saat ini tidak ada yang dapat diharapkan dari segala institusi baik pemerintahan maupun lembaga-lembaga hukum karena sekarang kejahatan yang dilakukan oleh pejabat itu sangat lah terorganisir sehingga masif itu artinya kita sebagai warga negara yang baik haruslah responsif dengan kondisi mental para pejabat saat ini.

Untuk diingat kedaulatan itu ditangan rakyat itu artinya keputusan di tangan rakyat ketika rakyat menginginkan maupun tidak menginginkan, seorang oknum pejabat serta kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Maka oknum pejabat itu mau tidak mau suka atau tidak sukanya di berhentikan dari posisi tsb.  

Mari kita awali dari diri kita sendiri dulu untuk pedulian terhadap kegiatan dan kebijakan yang berdampak runtuhnya NKRI sadari mereka itu kita yang gaji serta fasilitas dan uang aset negara itu hak sepenuhnya pemegang kedaulatan.

SOLUSI ARGUMENTASI ;

Cara Penyelesaian KKN yang paling efisien dan efektif Di dalam Islam kita dianugerahkan Allah SWT Pengetahuan ghaib (yang tidak nyata) dan diwajibkan mengimani Nya ketika untuk membuktikan suatu apa yang kita sulit untuk mengetahuinya dengan jelas dan nyata secara hukum Dunia maka sebagai makhluk yang diberi kemampuan berpikir kita ada baiknya masalah ini kita tarik jalan penyelesaiannya sesuai dengan syarat2Nya kita selesaikan dengan cara Religius atau Spiritual dengan cara para tokoh alim ulama, agama, adat, santri (Islam) dengan ditujukan Khususnya apa yang sudah di korupsi kolusi dan nepotisme oleh pelakunya siapa saja tanpa terkecuali di bacakan Yasin Fadillah sesuai dengan syariat-syariat di dalam Islam.

Serta terjaminnya kemerdekaan Pers dengan didaulat sebagai Pilar ke empat kebangsaan, sesuai diamanatkan UU Pers No 40 tahun 1999 dan; UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

SRIWIJAYA KU YANG HILANG SUMBER DARI SEJARAH DAN ADAT ISTIADAT BUDAYA NUSANTARA BUMI PUTRA INDONESIABangkrutnya Bangsah Indonesia yang saat ini di ambang pintu itu karena terkikisnya budaya bangsa jelas akibat dari pengabaian terhadap nilai-nilai tradisi serta adat istiadat leluhur yang tidak mampu dilestarikan serta tidak bisa dikembangkan untuk menjadi pilar kepribadian bangsa Indonesia sebagai Benteng kekuatan Nasionalis guna menghadapi perkembangan dan tuntutan zaman.

Nilai-nilai budaya suku bangsa Indonesia yang sepatutnya dapat dipertahankan sekaligus bisa dijadikan Filsafat dan standar budaya serta batasan batasan atas Hak Hak Ulayat yang hakiki seharusnya menjadi pijakan untuk dikembangkan, sehingga dapat menjadi kekuatan dari- pertahanan budaya bangsa yang terus mendapat gesekan atas politik luar untuk menghapuskan hak hak yang beradab yang menjunjung tinggi Hak asasi Manusia dijadikan tolak ukur yang harus pemerintah jaga sebagai Pondasi berdiri Kokoh nya PANCASILA dan UUD,45 sebagai Ideologi dan Ruhnya Bangsah Indonesia ini.

Kemajuan serta tuntutan teknologi termodern yang ikut menggerus budaya tradisional suku bangsa Indonesia, harus segera dibentengi dengan nilai-nilai budaya leluhur kita sebagai jatidiri bangsa yang otentik dan original.

Jati diri bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan sesungguhnya telah teruji dan ampuh dalam menghadapi penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian serta harkat dan martabat bangsa dari segenap suku bangsa Indonesia yang khas Timur, bukan berbudaya Barat.

Karenanya perlu formulasi nyata dengan cara menghimpun ide serta gagasan yang cerdas dan brilian melalui diskusi hingga musyawarah akbar bersama masyarakat adat dan masyarakat Sriwijaya yang ada di nusantara dapat segera dilaksanakan.

Formula yang jitu dan selaras dengan budaya dari suku bangsa Indonesia jelas semakin mendesak untuk dapat menghantar segenap warga bangsa dan warga negara Indonesia memasuki pintu gerbang kemerdekaan yang substansial, yaitu adil, makmur, aman dan tenteram dalam wujud nyata lahir dan batin.

Ragam kegiatan untuk melestarikan, mengembangkan budaya tradisional suku bangsa Indonesia yang telah mengakar dalam adat istiadat bangsa nusantara pantas dijadikan dasar pijak serta pakem untuk melesat ke masa depan, tanpa abai pada masa lalu yang pernah berjaya dalam bidang teknologi, pertanian serta perdagangan hingga tata pemerintahan. Tentu saja untuk hal-hal yang sudah tidak relevan dapat ditinggalkan tanpa mengabaikan nilai-nilai moral serta spiritual yang terkandung di dalamnya.

Ragam diskusi, workshop serta seminar hingga beragam kegiatan yang dapat dan mampu memantik bangkit dan berkembangnya budaya bangsa nusantara harus segera dimulai. Karenanya, rasa peduli serta kesadaran segenap elemen bangsa perlu dan patut ambil bagian, sehingga budaya bangsa Indonesia dapat menjadi benteng dari ketahanan nasional dalam pengertian yang lebih luas.

Kesadaran serta pemahaman kita bahwa pembentukan Negara Bangsa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat jelas bahwa jasa masyarakat adat serta masyarakat rumpun melayu ialah Sriwijaya tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, peranan masyarakat adat dan masyarakat Sriwijaya patut dikaji ulang peran serta haknya dalam usaha membangun bangsa dan negara Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, lebih makmur dan sejahtera serta lebih beradab, sehingga manusia Indonesia dapat lebih bermartabat, damai, aman, tentram serta berkeadilan menikmati capaian sejahtera dalam wujud lahir dan batin.

Tekad dan amanat kemerdekaan bangsa Indonesia seperti tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945; “Bahawa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatasi dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai lah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Realitasnya, setelah mengalami berbagai tahap amandemen, UUD 1945 yang menjadi pegangan bangsa Indonesia membangun berbagai aspek kehidupan yang lebih baik dan lebih beradab/ Kini mulai terasa cacat dan celananya dari akibat susulan dari amandemen UUD 1945 itu setelah satu dasawarsa diberlakukan. Hasil bumi dan air serta segenap kekayaan alam yang ada di bumi nusantara tidak bisa sepenuhnya dinikmati oleh segenap warga bangsa Indonesia.

Seharusnya Sang Raja Sriwijaya menyangkal atas hasil amandemen karena tak sesuai dengan Pancasila. Karenanya hasil amandemen UUD 1945 perlu ditinjau ulang. Usulan untuk meninjau ulang hasil amandemen UUD 1945 , lantaran secara yuridis formal mengalami perombakan itu tidak lagi mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Karena UUD 1945 hasil amandemen telah membuat kerapuhan Pancasila sebagai Dasar Negara pada substansi hukum yang paling mendasar. Sehingga adanya penyimpangan dari Jiwa Pancasila yang sesungguhnya. “Jika kedaulatan rakyat hanya berhenti hanya pada Presiden dan DPR RI, maka tujuan negara tentang kesejahteraan sebagaimana terkandung dalam Pembukaan (Alinea VI, UUD 1945) dan sila kelima, maka menjadi mustahil akan terwujud. Bahkan sebaliknya kekayaan negara untuk kesejahteraan hanya untuk realisasi demokrasi semata.

Rapuhnya Pancasila sebagai dasar negara, seperti tercermin dalam pemaparan empat pilar MPR RI yang justru mengatakan bahwa Pancasila sebagai bagian dari empat pilar itu. Demikian juga dengan menipisnya nilai-nilai kebangsaan dari warga bangsa Indonesia utamanya para pejabat pemerintah dan elite politik serta birokrat yang cenderung menuju titik nol. Dampaknya adalah munculnya virus berbahaya yang mematikan, yaitu pesimisme, apatisme dan fatalisme yang berujung pada politik identitas yang menafikan kebhinekaan bangsa Indonesia. Sebagai rumpun bangsa yang beraneka ragam, bangsa Indonesia dapat menyelesaikan setiap perbedaan maupun konflik dengan nilai-nilai dan prinsip musyawarah mufakat secara damai dan bermartabat suda tidak ada lagi wujudnya.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksana kan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusun lah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Hasil amandemen UUD 1945, pasal 18, sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 tanggal 1–9 November 2001 mempertegas bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa diubah. Berikutnya adalah pasal 18B ayat 1 menyatakan bahwa; Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa di sini harusnya.

Tanah Sriwijaya merupakan daerah yang Khusus dan Istimewah seperti yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan pada ayat 2 Pasal 18B UUD 1945 menegaskan; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2778), dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti dengan UU No. 5 Tahun 1974.

Pertimbangannya adalah untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Adapun cara penyelenggaraan pemerintahan di daerah, selain didasarkan pada asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi juga dapat diselenggarakan berdasarkan asas tugas pembantuan; bahwa untuk mengatur yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Undang- undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. Adapun inti dari ini adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya. Konsekuensinya otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun substansi dari makna dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabatnya di daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan, dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah.

Ada juga UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang mempertimbangkan keberadaan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84), karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif.

Kecuali itu juga, dipandang perlu segera mengatur bentuk dan susunan pemerintahan Desa dalam suatu Undang-undang yang dapat memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah. Karena itu, awalnya pembentukan Desa dan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Desa dan Kelurahan baru di luar wilayah Desa-desa dan Kelurahan-kelurahan yang telah ada.

Undang-undang Nasional yang ada seyogyanya harus menjamin tata perdesaan yang lebih dinamis dan penuh daya-guna dalam rangka menyelesaikan Revolusi Nasional yang Demokratis dan Pembangunan Nasional Semesta, sesuai dengan isi dan jiwa Manifesto Politik sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dan pedoman-pedoman pelaksanaannya yang pernah menjadi program Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama (1961-1969) dan sempat di diperkukuh dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960.

Sekarang – jaman now – ada pula UU No. 6 Tahun 2014 yang menyederhanakan jabaran UU sebelumnya, sehingga membuat kerdil peranan hukum adat serta sumber daya masyarakat adat – termasuk Sriwijaya atau tata pemerintahan model kerajaan yang pernah berjaya di nusantara. Kendati dalam pertimbangan UU No. 6 Tahun 2014 ini menyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar pemikiran sumbangan dan pengorbanan yang sangat besar telah diberikan oleh warga masyarakat adat dan Sriwijaya se Nusantara, maka gagasan untuk memberi tempat yang sewajarnya bagi warga masyarakat adat dan warga masyarakat Sriwijaya di nusantara ini sebagai pemilik sah dari alam dan jagat lingkungan serta segenap tata budaya manusia di nusantara ini, sewajarnya memperoleh peran dalam menata bangsa dan negara untuk masuk ke dalam pintu gerbang kemerdekaan yang menjadi cita-cita serta kesepakatan segenap warga bangsa Indonesia untuk hidup lebih layak, lebih baik dan lebih beradab mulai hari ini dan untuk masa depan.**

Sudah saat nya kita menjalankan Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) di Nusantara dan Bumi Putera Sriwijaya menjadi Pionir dan Garda terdepan membuat perubahan dengan Cara menghapuskan Kapitalis (Perkebunan pertambangan) mengembalikan Hak Hak Rakyat adat (warga asli Sriwijaya) ,Setiap perseorang orang Asli Sriwijaya terhitung menjadi tanggungan Rajanya dengan Besarannya Berlipat2 karena setiap warga ikut andil bagian bagi hasil SDA ,SDM, dan SDD. tanpa harus kerja” Maka dari itu Apapun yang terkandung dari Segenap wilayah Sriwijaya Itu milik Masyarakatnya Peninggalan dan prasasti serta nama dan simbol yang ada kaitannya secara mutlak Dari Sriwijaya harus ada Kontribusi (Candi reklame Gambar di Uang dll) Pajak terhadap Raja Sriwijaya dan ini semuanya ditentukan Oleh Pucuk pimpinan masyarakat Adat Yaitu Raja Sriwijaya.

Pengarang : Raden Roni Paslah Anak Cucu Dari Ahmmad Furqon yang bergelar Semidang Sakti, yang dikenal dengan PUYANG RAJE NYAWE Yang tergabung dari MBM, Media Tribunus.co.id Petisi.co Biro Sumatera Selatan, Pemerhati Pemerintah Penggiat Korupsi yang tinggal di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
INI peninggalan dari Baginda Nabi Allah Muhammad, SAW, Bin Abdullah. “Datok Tuan Bagindo Sayyidina Ali “Sunan Dashon yang menjadi suatu petunjuk mencari mukazap atau keturunan keluarga, Roni Paslah Bin Muhammad Ali, Bin Masyhur, Bin Abbas, Bin Kutong. Ibu : Rusliah, Binti Amir Hamzah, Bin Sidi, Bin Mahajib, Bin Danomayo.


Ini Simbol Kesultanan Sriwijaya saya Roni Paslah salah satu anak cucu dari Sultan Sriwijaya yang mengasingkan diri di Desa Tebing Abang Kec, Rantau Bayur Kab, Banyuasin Sumsel Bernama Aryo Charang Puteri Dayang Rindu Raden Purnama Kelana. Buyut saya lari dari Kerajaan Sriwijaya karena ia seorang kesatria sejati yang menghindari perang saudara di tubuh Keraton Kerajaan akibat pengkhianatan.

BANYUASIN 05 OKTOBER 2020

KETUA PRESIDIUM, MBM, SMBLK, KETUA AWNI DPC BANYUASIN SUMSEL INDONESIA

TTD

RONI PASLAH

Keterangan :

MBM : Masyarakat Banyuasin Menggugat.

SMBMK : Saatnya Masyarakat Banyuasin Melawan Koruptor.

AWNI : Aliansi Wartawan Nasional Indonesia.

http://www.tribunus.co.id/2018/09/bentuk-bentuk-maladministrasi.html?m=1

Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum

http://www.tribunus.co.id/2018/09/aturan-perilaku-bagi-aparat-penegak.html?m=1

Posting Komentar

0 Komentar