MEDIA TERIAK-TERIAK KKN DD APH TIDAK ADA TINDAK KAN; INSPEKTUR INSPEKTORAT, KAPOLRES, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN


TRIBUNUSBANYUASIN.COM | BANYUASIN - Lagi-lagi dan lagi-lagi korupsi Dana Desa (DD) terjadi dan terjadi lagi..!!!! seperti yang dijelaskan seorang warga peduli Korupsi dari salah satu desa di Kecamatan Muara Padang pada kami media ia menilai kegiatan pendampingan penyusunan APBDes dan RKP Desa tahun 2021 seperti pada penjadwalan ini oleh Bidang Keuangan Aset Dan Perkembangan Desa DPMD Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Disini tertulis Kecamatan Selat Penuguan terjadwal 26 sd 27 Februari 2021 tempat Hotel Palembang, Makarti Jaya tertanggal 27 sd 28 tempat Hotel Palembang 2021 Air Kumbang 28 Februari tempat Hotel Palembang, dan Muara Padang 2 sd 3 Maret 2021 tempat Kantor Camat Muara Padang, tim DPMD Kabupaten yang telah buat jadwal  untuk menyusun APBDes di lokasi  telah ditentukan seperti biasa disaat itu adanya intervensi memasukan anggaran di luar hasil Musdes, Selasa (09/03/2021).

Dan dalam penyusunan itu ada sumbangan biaya dari Desa intervensi ini suatu bentuk modus KKN DD Intervensi Pemkab Banyuasin di dalam hal ini DPMD Untuk cari uang gerogoti uang DD menggunakan kesempatan penyusunan APBdesa 2021.

Sebenarnya dari kemarin-marin tahun 2018, 2019 2020 dan ini 2021, media sudah teriak-teriak mengenai Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN menjadi sasaran empuk para koruptor Banyuasin Dari pemotongan 35% di setiap DD Desa, Pembangunan DD Fiktif tumpang tindih Fira DPRD, Covid-19 BLT DD BLT APBD, BLT APBN, Bimtek BPD habiskan DD, Dana senilai Rp1,1 Triliun yang katanya tidak terserap APBD tahun 2020.

Berita dari media tribunus.co.id yang berjudul Wajar Saja Kasus KKN DD di Kabupaten Banyuasin Dari Setiap Desa Nya Tidak Ada Tanggapan Dari Pihak APH.

Sampai-sampai pada edisi Sabtu (27/10/2020) tokoh masyarakat Banyuasin, Nachung Tajudin mengutip bimbingan teknis (Bimtek) Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan di hotel mewah di Palembang ia menilai Mark Up kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut.

Terutama di permasalahan pajak yang tak disetor meski setiap anggota BPD yang berjumlah 2.020 orang menyetor dana kegiatan Rp 5 juta per orang.

Menurutnya ini kesalahan fatal yang pertama, kegiatan itu memakai DD yang digunakan untuk kegiatan bimtek. Jelas ini menyalahi aturan karena DD disalurkan untuk membangun desa bukan untuk Bimtek, apa urgensi Bimtek itu, apa yang dapat dari kegiatan itu, ” terang Nachung Tajudin kepada media Sabtu (27/10/2020).

Kemudian, ada indikasi pajak senilai miliaran rupiah yang tidak disetor, padahal Pemkab Banyuasin saat ini genjot mencari PAD Banyuasin.

“Jika setiap anggota BPD membayar Rp 5 juta, sementara yang ikut 2.020 artinya itu Rp 10 miliar ke atas dana yang dikumpulkan dari kegiatan itu. Pajaknya satu miliar, itu kami duga tidak disetor,” tegas dia.

Dia juga memperhatikan fasilitas yang didapatkan setiap peserta Bimtek yang seharusnya mendapatkan fasilitas VIP dengan dana mencapai Rp 5 juta per orang.

“Harusnya dana seperti itu satu orang satu kamar hotel. Ini malah digabung sampai tiga orang. Jelas sekali ini ada permainan, ada keuntungan besar yang didapat dari pihak penyelenggara,” tegas Nachung beberapa waktu lalu namun Aparat Penegak Hukum (APH).

Seperti Polres, Kejaksaan Negeri Banyuasin Polda, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tidak ada tindakan sama-sekali seharusnya tidak berharap dari KPK yang hal seperti ini bayangin saja mungkin dalam satu hari telah terjadi kejahatan TIPIKOR dua sampai tiga kasus sementara kasus Tipikor di Polres dan di Polda dalam satu tahunnya berapa kasus yang berhasil di ungkap begitu juga dengan Pidsus di Kejaksaan.

Ditambah lagi Perwakilan Kepala Desa pada Jumat (01/01/2021) Kemarin datang dan mengeluh sehubungan dengan telah dikeluarkannya rekom ADD ops 60% alangka baiknya ops tersebut dijadikan silpa utk menghindari kesalahan administrasi untuk pencairan disarankan setelah APBDes tahun 2021 ketok palu. Demikian harap untuk dimaklumi.

Sementara uangnya tidak dapat ditarik karena sudah tutup buku tahun 2020 sekarang sudah masuk tahun 2021 kami Kepala Desa (288 Kepala Desa) minta bantu jelas perwakilan Kepala Desa pada media, Jumat (01/01/2021).

Tapi duit nya tidak bisa di tarik apa maksud Dinas PMD Kabupaten Banyuasin, Sementara Selatan sudah tutup buku kami kades minta bantu melalui pesan singkat WhatsApp nomor pribadinya.

Diketahui dana yang belum dapat dicairkan di setiap desanya dari 288 desanya rata-rata Rp.25.000.000,00 X 288 Desa : Rp 7,2 M (Potensi KKN DPMD Kab Banyuasin).
Media; tapi kan ini masuk silpa. Kepala Desa: Tapi ini anggaran 2020 yang Kepala Desa semuanya sudah terutang termasuk OP BPD Ya kalau mau menyelesaikan APBDes bulan 5 baru di bayar. Kasar nya uang ini dipakai alias defisit.

Ini sudah AKAL-AKALAN menurutnya yang boleh di Silpa kan dana desa. Kalau operasional dan tunjangan tidak mungkin. Ini sangat dibutuhkan jelasnya.

Masalah ini sangat jelas dari waktu ke waktu kita media ikuti dan setiap itu juga kita sampaikan pada pihak yang berwenang INSPEKTUR INSPEKTORAT, KAPOLRES, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN, SUMATERA SELATAN.

Namun sampai saat ini hasilnya 0 besar yang ada berita dan laporan terkait KKN menjadi alasan jemaah cari sogokan saja bukan rahasia lagi kalau masalah ini, jelasnya. Pihak DPMD Kabupaten Banyuasin sampai saat ini belum ada penjelasan terkait masalah yang selalu terjadi ini. (Rn).

Posting Komentar

0 Komentar