PEMERINTAH SEKARANG RAKYAT.. MU MEMANGGIL ..!!!! ATAS PENYIKSAAN LEWAT KEMISKINAN PENINDASAN DAMPAK DARI KETIDAKPASTIAN HUKUM. YANG TERJADI SAAT INI

GHENDING SRIWIJAYA SUMPAH DEPUNTA HYANG BUMI PUTRA SRIWIJAYA

KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN

Kepada Yth : Bapak/Ibu : Saudara ku sebangsa, senegarah, dan setanaair seperti kita ikrarkan di dalam Sumpah Pemuda. Mari kita berbagi suka dan duka.

" Sebelumnya saya ucapkan dan doakan; Segala puji bagi ALLAH, S.W.T. dan selawat kita curah kan kepada junjungan kita Nabi AGUNG MUHAMMAD, S.A.W. Surat ini hadir dari rahmat Allah yang telah mengerakkan hati penulisnya untuk mengirimkan sepucuk surat dari Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

" Sebab rahmat tuhan yang begitu Agung laksana cahaya bintang-bintang yang menghiasi cakrawala semuanya membentuk kerlap-kerlip cahaya yang indah menerangi angkasa yang gelap-gulita sebagai cahaya diatas taman surga taman yang tak terkira.

Tuhan telah menjanjikan para pemimpin bangsa tempat syurga, karena keluhuran budi, kebajikan dan keberaniannya yang tiada tara melawan musuh pengkhianat bangsa penjaja (Kapitalis, Radikalis, dan Para koruptor).

Termasuk antaranya pemimpin lembaga-lembaga negara yang berperang untuk menegakkan keadilan demi terciptanya dan terpenuhinya hak dari segala kaum, sukuh, idnis tiap-tiap masyarakat di dalam bingkai NKRI Ini.

" Sebagai negara hukum yang Demokrasi PANCASILA, UUD, 45 (HAM). Suda jelas segala sesuatu itu di atur oleh hukum dan Jelas pada UUD, 1945 Pada pasal 28 D ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Relevansi antara uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang lepas (terhadap pelaku) yang dimaksud dalam pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) serta penjelasannya. 

Dalam pasal 4 UU 31/1999 dinyatakan lain bahwa terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak diketahui dipidananya tindak pidana korupsi yang dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut.

Kemudian, pasal 4 UU 31/1999 Dalam Hal Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagaimana revoked hearts Pasal 2 Dan pasal 3 Telah memenuhi Unsur-unsur pasal revoked, Maka pengembalian Kerugian Keuangan Negara ATAU Perekonomian gatra, TIDAK menghapuskan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana tersebut .

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan . ”

Kemudian, pada pasal 2 UU 31/1999 serta, antara lain diketahui bahwa tidak dapat merugikan negara dalam tindak pidana korupsi formil, yaitu tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat hukum. 

Dengan demikian, suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Jadi, memang terdapat relevansi antara laporan hasil korupsi dengan sanksi pidana yang lepas kepada pelaku. Di satu sisi, nilai uang yang dapat menjadi alasan bagi hakim untuk pidana bagi pelaku kejahatan, tapi tidak jelaskan pidananya. Demikian menurut peraturan-undangan dan praktek atau kebiasaan yang tepat.

Dasar hukum : Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Bicara masalah kerugian negara secara hukum adalah perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi (tipikor) dengan unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (KKN) yang mendapat kewenangan dari institusi dan hukum adalah Badan Pemeriksa Keuangan BPK sehingga secara hukum untuk menentukan kerugian negara itu BPK.

Yang herannya lagi segala sesuatu yang mengakibatkan kerugian negara Aparat Penegak Hukum (APH) berjibaku untuk menutupnya pada publik ketika ditanya  AKAL-AKALAN dengan ALASAN : 

  • Pengaduan bukan kewenangannya,
  • mintalaporan secara resmi, 
  • laporantidak lengkap,
  • kurangnya dokumen pendukung dll

Padahal masalahnya sudah sangat jelas dari waktu ke waktu kita media ikuti dan setiap itu juga kita sampaikan pada pihak yang berwenang melalui laporan dan berita. Kepada Inspektur, Inspektorat Kabupaten Banyuasin, Pihak Kepolisian Polres, Polda hingga Mabes Polri, Kejaksaan Negeri, Tinggi, Kejaksaan Agung, dan KPK.

Namun sampai saat ini hasilnya 0 besar yang ada berita dan laporan terkait KKN menjadi alasan jemaah cari sogokan saja bukan rahasia lagi kalau masalah ini, jelasnya. Pihak Kabupaten Banyuasin sampai saat ini belum ada penjelasan terkait masalah yang selalu terjadi ini.

Bukti yang sangat seringkali terjadi hasil audit BPK : telah jelas dinyatakan kerugian negara nya namun sedikit sekali yang dilanjutkan ke proses hukum, itu poin pertama yang keduanya suatu contoh program kegiatan fisik bangunan sudah jelas-jelas semi fiktif ketika kita lihat hasil audit BPK nya tidak ditemukan..??

Sehingga dapat kita tarik suatu kesimpulan hasil audit BPK yang dilaporkan pada Instansi maupun lembaga pemerintah tersebut kuat dugaan bukan merupakan hasil audit BPK namun lebih relevan nya hasil laporan keuangan instansi maupun lembaga pemerintah kepada BPK

Saat ini tidak ada yang dapat diharapkan dari segala institusi baik pemerintahan maupun lembaga-lembaga hukum karena sekarang kejahatan yang dilakukan oleh pejabat itu sangat lah terorganisir sehingga masif itu artinya kita sebagai warga negara yang baik haruslah responsif dengan kondisi mental para pejabat saat ini.

PRODUK GAGAL. "GAGAL TOTAL"

SATUAN TUGAS SATGAS 53 YANG DILUNCURKAN OLEH JAKSA AGUNG ST. BURHANUDDIN DAN,

SP4N-LAPOR : DIBENTUK UNTUK MEREALISASIKAN HAK-HAK RAKYAT ATAS KEADILAN TIAP-TIAP WARGA NEGARA DIMATA HUKUM "NO WRONG DOOR POLICY" YANG MENJAMIN HAK MASYARAKAT

Satuan Tugas (Satgas) 53. Jaksa Agung ST Burhanuddin, Buka Hotline Pengaduan Sepertinya : Seremonial dan Pencitraan Doang.!! Satuan Tugas (Satgas) 53.

Yang ada hanyalah alasan bahkan terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan ALASAN : macam macam sehingga kita pelapor dengan sukarela membantu yang sudah diberi kewajiban gaji fasilitas dan perlindungan hukum dan sebagainya itu eh seakan akan kita ini orang yang paling bersalah dengan kata lain pengancaman yang dilakukannya terhadap kita pelapor tadi.

Lalu untuk mencapai visi dalam good governance itu gimana..!! yang ada munafik sekarang rakyat tidak ada lagi tempat untuk menyampaikan pengaduan disampaikan juga percumah yang ada pengaduan di tindak lanjut pun tidak kita pelapor kesana-kemari diperintahkan oleh APH keselamatan pun terancam kita dan keluarga..????

Pelaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) itu bukan Koruptor yang lebih tepatnya Penghianatan (HAM) Pada Bangsa dan Negara UUD 45 PANCASILA.

INI PUN GAGAL TOTAL YANG BERMASALAH ORANGNYA :

https://secepatkilatnews.wordpress.com/2020/11/18/ketua-presidium-mbm-smblk-dpc-awni-banyuasin-sumatera-selatan-indonesia-menyatakan-3/

https://tribunusbanyuasin.wordpress.com/2021/02/13/jaksa-agung-st-burhanuddin-buka-hotline-pengaduan-jangan-sampai-seremonial-dan-pencitraan-doang/

https://www.google.nl/amp/s/jejakkasus.info/kepastian-hukum-di-pemkab-banyuasin-dipertanyakan-perbup-2018-nomor-55-tentang-rkpd-2019-dianggap-ngawur/%3famp

https://tribunusbanyuasin.wordpress.com/2021/02/13/jaksa-agung-st-burhanuddin-buka-hotline-pengaduan-jangan-sampai-seremonial-dan-pencitraan-doang/

Selain itu, sangatkah penting untuk memahami hakikat pembangunan perekonomian Indonesia yang telah digariskan oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian nasional disusun atas usaha bersama, berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam berbagai aktivitas pembangunan tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat aktif. Hak partisipasi tersebut pun telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Artinya, dalam berbagai aktivitas pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan memerlukan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial, dan citizen participation is citizen power. Karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif.

Dalam berbagai kasus pembangunan, hak-hak masyarakat yang telah dijamin konstitusi tersebut dieliminasi oleh pemerintah baik itu melalui legal instrumen maupun kriminalisasi langsung terhadap masyarakat melalui alat negara (TNI/Polri). Pembangunan tidak lagi memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal, masyarakat pinggiran termarjinalkan, hingga terkungkung di dalam jeruji besi.

Menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2017 konflik agraria tercatat 659 kejadian, dengan luas lahan 520.491,87 hektar, dan melibatkan sebanyak 652. 738 kepala keluarga (KK). Jumlah korban dan bentuk kekerasan dalam konflik agraria tercatat 369 orang dikriminalisasi (351 laki-laki + 18 perempuan), 224 orang dianiaya (170 laki-laki + 54 perempuan), dan 6 orang tertembak dan 13 tewas (seluruh korban laki-laki). Jumlah pelaku kekerasan dalam konflik agraria meliputi 11 TNI, 21 polisi, dan 15 preman. Konflik agraria yang terjadi sepanjang 2017 meliputi warga vs swasta 289 kasus, warga vs pemerintah 140 kasus, warga vs BUMN 55 kasus, warga vs aparat 28 kasus.

Praktik pembangunan yang demikian sangatlah bertolak belakang dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang mengandung makna kerakyatan, artinya pembangunan nasional itu adalah pembangunan berbasis negara dan rakyat (state based devolepment). Model pengambilan keputusan dalam pembangunan seharusnya participatory democracy, bukan elite democracy.

Partisipasi adalah Hak

Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (3) UUD 1945. Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi semuanya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 E ayat (3) dan 28F UUD 1945.

Sesungguhnya, penyangkalan terhadap keterlibatan peran serta masyarakat oleh pemerintah menunjukkan ketidaktaatan hukum oleh pemerintah. Sebab, setiap kebijakan pemerintah haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (rechtmatigheid) dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Di level peraturan perundang-undangan, misalnya dalam hal pembukaan lahan (land clearing) menurut Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan." Meskipun UU Pengadaan Tanah, UU Nomor 2 Tahun 2012 ini bersifat fluktuatif, tapi masih tetap mengatur dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.

Pahlawan Nasional Indonesia Dari Sumatera Selatan Sriwijaya Wafat di Ternate pada 26 September 1852, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II bernama asli Raden Hasan Pangeran Ratu. Ia adalah seorang pemimpin kelahiran Palembang pada 1767 silam, dan memimpin perang saat masa Kesultanan Palembang Darussalam.

Begitu pula terhadap kegiatan pembangunan yang berdampak bagi lingkungan, wajib memiliki dokumen UKL-UPL dan AMDAL yang juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara spesifik, bentuk keterlibatan masyarakat itu dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 meliputi; (a) pemberian informasi yang transparan dan lengkap, (b) kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat, (c) penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, dan (d) koordinasi, komunikasi, dan kerja sama di kalangan pihak-pihak yang terkait.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat pareto superior (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan pareto optimal (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Nilai-nilai penting dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah untuk; pertama, peran masyarakat adalah sebagai suatu strategi. Maksudnya, peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support).

Kedua, peran masyarakat sebagai suatu kebijakan. Masyarakat merupakan subjek yang potensial dikorbankan atau dikorbankan oleh pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki posisi tawar untuk mengkonsultasikan haknya (right be to consulted) yang menjadi dasar kebijakan oleh pemerintah. Ketiga, peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat ditujukan untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan-keputusan pemerintah.

Keempat, peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Pada tahap ini peran serta masyarakat didayagunakan untuk meredam konflik melalui upaya pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Sebagai penutup, bagian terpenting dalam pembangunan Indonesia adalah membangun Indonesia haruslah dimulai dari membangun jiwa warga negara Indonesia, barulah membangun badannya.

Sanksi Hukum Bagi Pemerintah Bila Membiarkan Jalan Rusak

Banyaknya jalan yang rusak di Tanah Air menjadi pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya bagi pemerintah. Kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban. Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu 'alarm' peringatan bahwa ada sanksi yang mengizinkan jalan rusak.

Aparat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Dinas Bina Marga / Dinas PU di daerah sesuai kewenangan jalan nasional, provinsi, kota / kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenal mereka, jika dibiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera, "kata kata pemerhati transportasi, Djoko Setijowarno, seperti dikutip Antara , Selasa (27/2).

Di saat musim hujan tiba, jumlah jalan rusak kian bertambah. Tak jarang kecelakaan terjadi, akibat terperosok atau menghindar jalan rusak mengakibatkan korban luka bahkan bisa kehilangan nyawa, kata Djoko.

"Kecelakaan tunggal, terserempet atau ditabrak kendaraan lain saat menghindari jalan rusak tersebut," ujar dia.

Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian, kata Djoko, karena kondisi cuaca atau anggaran, masih dapat dilakukan dengan cara lain. Yang penting menjadi perhatian pengguna jalan untuk lebih waspada dan berhati-hati. “Dan kalau terjadi kecelakaan, tidak ada sanksi hukum,” jelas dia.

Pasal 24 ayat (2), dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang abai terhadap kerusakan jalan sesuai wewenangnya. Djoko menunjuk Pasal 273 yang menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta.

Kemudian kalau sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta.

Pasal 273:

Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/ atau kerusakan Kendaraan dan / atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sementara, jika penyelenggaran jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau denda bayar maksimal Rp1,5 juta. “Sudah banyak korban kecelakaan akibat jalan rusak. Jika korban atau keluarga korban sadar hukum, pasti penyelenggara jakan yang abai bisa terkena sanksi hukum,” kata Djoko.

Djoko meminta sebelum terjerat hukum, pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan segera. Jika tidak memungkinkan karena faktor cuaca, berilah tanda atau rambu pada pada jalan yang rusak tersebut. (Rn/Red).

Banyuasin-Minggu,14 Maret 2021

Hormat Saya

TTD

Roni Paslah

PIMPINAN REDAKSI MEDIA TRIBUNUSBANYUASIN.COM

Kepala DPC Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI);

Ketua Presidium Ormas Masyarakat Banyuasin Menggugat (MBM);

Wakil Ketua DPC. BALADHIKA KARYA, PEMUDA PANCASILA, SOKSI, Kabupaten Banyuasin;

Wartawan KeizalinNews.com Jelajahperkara.com Biro Sumatera Selatan.

Posting Komentar

0 Komentar