Pendamping PKH Tidak Boleh Mengarahkan Penerima BPNT Ke E Warung Tertentu

TRIBUNUSBANYUASIN.COM | LAMPUNG - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) berhak untuk membelanjakan dana bantuan yang didapatkan dimana saja. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Sosial, tole Dailami saat dikonfirmasi beeoneinfo.com melalui aplikasi Whatsapp, Senin (21/04/2021).


“Pada prinsipnya, KPM bebas membelanjakan dimana saja” Ujar Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Tole Dailami.


Namun Tole juga mengatakan, memang sebelumnya ada himbauan pada penerima manfaat PKH dan BPNT jika ada baiknya untuk membelanjakan uang bantuannya ke E Warung yang dikelola oleh KPM PKH.


“Memang pernah ada sebatas himbauan bagi KPM PKH untuk belanja Sembako di Warung Kube PKH karena itu adalah warung yang dikelola oleh KPM PKH sendiri. Karena kalau tidak, dikhawatirkan malah warung tersebut bisa tutup sebab tidak ada transaksinya.” Paper Tole Dailami.


“Tapi seiring dengan dibebaskannya masyarakat untuk membentuk (menjadi agen) BRILink, banyak yang kemudian beralih belanja ke BRILink, tapi prinsipnya, KPM berhak untuk membelanjakan dananya dimana saja” Tugasnya lagi.


Tole Dailami juga mengatakan, jika ada permasalahan dengan KPM, Agen BRILink dan Pendamping, maka Dinas Sosial Kota Bandar Lampung akan segera melakukan pemanggilan untuk klarifikasi.


“Yang bersangkutan semuanya akan kita dudukkan bersama, kemudian akan kita cari tahu apa penyebabnya” Imbuhnya.


Larangan agar Pendamping PKH dan BPNT tidak melakukan penggiringan pada KPM ke E warung tertentu sudah ditegaskan juga pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 39.


Pasal tersebut mengatakan, (1) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dan pendamping sosial program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) dilarang:


a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:

1. Melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;

2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong;

dan/atau

3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu

di e-warong.


Pendekatan Kepada Masyarakat

b. Membentuk e-warong;

c. Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan

d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam

bentuk uang maupun barang terkait dengan

penyaluran BPNT.


(2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Rn).

Posting Komentar

0 Komentar