ROKIAH, Seorang Ibu Rumah Tangga Meminta pada Polres Banyuasin Sepeda Motornya Dikembalikan

Polres Banyuasin Sepeda Motor Ditahan Karena Punya Hutang di BANK


TRIBUNUSBANYUASIN.COM | PENGKALAN BALAI - Fenomena kejahatan hukum di wilayah hukum Polres Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sampai sekarang belum ada yang berani membongkar sehingga pihak oknum kepolisian sebagai bodigat dan eksekutor pemangku kepentingan berjalan dengan ganasnya berdalih penegakkan hukum.


Berawal dari Penangkapan Sdr Amin Bin Ahmad yang beralamat lahir dan umur Sindang Marga,10 Agustus 1079, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Rt 15 Rw. 05 Dusun lll Philip lV Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.


Dengan dituduh telah melanggar atau melawan hukum yang diatur Pasal 365 KUHPidana yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2019 Sekitar pukul 23.00 WIB di warung Korban (Sdr Kandar) Jln Lingkar Simpang 4 Talang Kebang Kec, Pangkalan Balai Kec, Banyuasin lll Kab, Banyuasin Sumatera Selatan.


Polres Banyuasin dengan sprint surat penahanan Bernomor :SP.HAN/109/Xl/RES.1.8./2020/Reskrim dengan dituntut Pasal 365 KUHP ini kasus Amin dan Amin pun sudah menjalani hukuman sekarang ini sudah bebas dari LP Pangkalan Balai.


Amin, ditangkap anggota Polres Banyuasin pada saat mengendarai Sepeda Motor melintas Tugu Hutan Larangan Simpang Empat Jalan Lingkar Perkantoran Kabupaten Banyuasin dengan mengendarai Motor KAWASAKI KRI 50P NINJA RR, WARNA NOMOR POLISI : BH 3560 YN yang dipinjam dari keponakannya Enggi Sepeda motor tersebut beratas nama orang tua Enggik Rokiah Sepeda motor Bernomor rangka NIK/VIN MH4KR150PEKP71772, Nomor mesin KR150KEPE3542.


Sekarang atas nomor putusan 332/PID.B/2019/PN

PKB Tanggal Putusan 28/11/2019 ditahan Sejak 22/6/2019 lama hukuman 1 Tahun 6 bulan dan sudah dinyatakan bebas dari hukuman pada tanggal bebas awal 19/12/2020 Kemarin.


Nanum Sepeda MOTOR KAWASAKI KRI 50P NINJA RR, atas nama : ROKIAH, bernomor polisi : BH 3560 YN, warna: Merah, tahun pembuatan : 2014, nomor rangka /NIK/VIN MH4KR150PEKP71772, Nomor mesin KR150KEPE3542 masih tidak juga di kembalikan oleh pihak Polres Banyuasin, benarkah ini sudah sesuai Prosedur Operasi Standar atau Standar Operasional Prosedur, SOP Kepolisian tidak ini.


Rokiah seorang ibu rumah tangga warga Setrio Banyuasin lll mengatakan pada awak media kalau dia sudah pontang banting urusi motor tersebut sudah kerugian materi, waktu yang membuat tidak mengerti lagi dari pada saat Sdra Amin di tangkap sampai sekarang sepeda motor miliknya tidak ada penjelasan dari pihak Polres Banyuasin seperti sepucuk surat menjelaskan status sepeda motor ini kenapa tidak bisa di ambil oleh pemiliknya lalu siapa yang bertanggungjawab atas semua ini sama hal perampasan sepeda motor secara paksa (begal) terangnya.


Bisa-bisa keluarga pecah-belah karena masalah ini, namun segala usaha dan upayanya itu sampai sekarang sepeda motornya juga tidak didapatkannya. "Eeh banyak orang melihat kalau sepeda motor miliknya tersebut seringkali terlihat di kendarai orang, entah itu siapa ketika ia cek di gudang PBB Polres Banyuasin Sepeda motor miliknya itu tidak ada di sana jelasnya..!!


Sepeda motor miliknya tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 39 KUHAP dan tidak sesuai dengan Pasal 44 KUHAP (Kenapa sepeda motor tsb tidak dikembalikan pada pemiliknya) Polres Banyuasin Jumat, (16/04/2021) Kemarin.


Ketentuan di atas senada dengan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (“ PERKAP Nomor 10 Tahun 2010 ”), yang disebut sebagai berikut:

  • Barang bukti temuan yang telah disita penyidik ​​yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada PPBB .
  • PPBB yang menerima penyerahan yang dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti.
  • Dalamhal hal bukti temuan temuan atas benda yang dapat rusak atau rusak, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, dapat diambil tindakan diatur dalam Hukum Acara Pidana. 
  • Dalam hal barang bukti temuan berupa narkotika jenis tanaman, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib dimusnahkan sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dan diduga sudah melanggar ketentuan tersebut ada tahap penyidikan barang bukti tersebut dapat dipinjam oleh pihak yang berhak. Dalam Pasal 23 PERKAP Nomor 10 Tahun 2010 , memasuki:


Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam oleh pemilik atau pihak yang berhak.


Dalam kurun waktu dari tanggal penetapan putusan (28/11/2019 sampai sekarang Jumat 16/04/2021) yang sudah sekian lama ini dan sampai sekarang pihak keluarga pemilik sah sepeda motor tersebut tidak bisa ambil sepeda motornya dengan alasan surat menyurat motor tersebut PPKB masih di leasing tersangkut hutang BANK. Jumat 16 April 2021.


Berdasarkan ketentuan di atas, dapat ditolak bahwa benda yang disita tersebut untuk sementara waktu akan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyimpanan ini hanya bersifat sementara, sampai benda tersebut menjawab sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan atau menunggu perkara berkekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 46 KUHAP ;


Dan barang bukti sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana sesuai Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

 

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.


Saat awak media datang ke Polres Banyuasin ada seseorang anggota Polres Banyuasin mengatakan kalau Anggota Polres Banyuasin Benci sama kamu ron karena berita kamu terlalu kritis terkait tindak tanduk penanganan hukum yang dilakukan Polres Banyuasin Isengnya. Jumat, (16/04/2021) Kemarin.


Kapolres Banyuasin AKBP Imam Termudi, melalui Kasat Reskrim AKP M Ikang Adi Putra, ketika kita konfirmasi terkait barang sitaan tersebut, menjelaskan kalau mau megambil Sepeda Motornya Bawa aja Dokumen2nya lengkap BPKB &STNK jika di leasing bukti kalau barangnya di leasing dan jika di BANK bukti klo barangnya di BANK.

Rokiah, masalah sarat-sarat pengambilan sepeda motor miliknya sudah saya berikan pada Penyidik pada saat itu berupa photokopi STNK, PPKB setruk pembayaran pada leasing jelasnya.

Kepolisian satu-satunya institusi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pada kenyataannya malah sebaliknya. Sebagai manusia yang mempunyai batasan-batasan kesabaran kalau sudah merasa tidak ada lagi tempat untuk mendapat keadilan..!!


Sebenarnya kalau di runut dari awal permasalahan ini sangat luar biasa di sini adanya skanario dan pelanggaran HAM yang sangat fatal mengorbankan seseorang demi kepentingan oknum pribadi dengan dali penegakan hukum, Padahal seharusnya yang menjadi tersangka dan dijerat hukuman dengan dituntut 365 KUHP itu bukanlah orang yang kehilangan sepeda motor akan tetapi seharusnya yang mendapatkan sanksi hukum itu yang mengambil mencuri sepeda motor Yamaha Vixion tersebut.


Bahwasanya Sbr Amin Bin Ahmad yang beralamat lahir dan umur Sindang Marga,10 Agustus 1079, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Rt 15 Rw. 05 Dusun lll Philip lV Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, Senin (14/12/2020).


Berawal dari hilangnya Sepeda Motor Yamaha Vixion milik amin di tempat Sdr Iskandar kejadian itu sudah dilaporkan di Polres Banyuasin hampir 6 bulan tidak ada tindak lanjutnya jelas warga desa taja mulya (Philip 4) Kecamatan Betung Banyuasin Sumatera Selatan ini. Jumat (20/11/2020).


Penjelasan Amin waktu lalu, Ia memang sering menginap di sana tempat Sdr Iskandar terkadang karena capek habis menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh Palembang mau pulang ke rumah di desa taja mulya Kec, betung Banyuasin di Pangkalan Balai ia menginap di tempat penginapan yang biasa tempat ia membuang lelah di sana.


Baca juga :

http://jelajahperkara.com/diduga-penangkapan-cholik-agus-imbas-saudara-ibu-roni-paslah-yang-sering-memberitakan-dan-melaporkan-kasus-kkn-kab-banyuasin/


Penjelasan Ketentuan Hukum :

Pengertian dari Penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“ KUHAP ”), adalah:


kewenangan tindakan penyidik ​​untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

 

Selanjutnya, dalam Pasal 39 KUHAP ;

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

  1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai tindak pidana;

  2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;

  3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

  4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;

  5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.


(2)  Benda yang berada di dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

 

Benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda-benda yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana. Jadi, keberpihakan ada benda yang telah diambil penyidik, namun ternyata tidak berhubungan dengan tindak pidana, maka benda tersebut akan segera dikembalikan kepada orang yang berhak.

 

Akibat hukum dari penyitaan terhadap benda tersebut, menurut ketentuan Pasal 44 KUHAP ;

(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

(2)  Penyimpanan benda yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawabnya ada pada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

 

Catatan: PPBB adalah Pejabat Pengelola Barang Bukti


Berdasarkan ketentuan di atas, dapat ditolak bahwa benda yang disita tersebut untuk sementara waktu akan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyimpanan ini hanya bersifat sementara, sampai benda tersebut menjawab sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan atau menunggu perkara berkekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 46 KUHAP ;

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang berhak memenuhi syarat:

Sebuah. 

a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

b.   Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak tindak pidana;

c.       Perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali jika benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.


(2)  Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan kepada penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

 

Pada tahap penyidikan barang bukti tersebut dapat dipinjam oleh pihak yang berhak. Dalam Pasal 23 PERKAP Nomor 10 Tahun 2010 , memasuki:


Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam oleh pemilik atau pihak yang berhak.

 

Jadi, berdasarkan uraian di atas, dapat disangkal bahawa setiap barang yang disita akan dikembalikan kepada orang yang berhak. Tetapi jika benda tersebut berbahaya, akan disita oleh negara untuk dimusnahkan atau dirusakkan agar tidak lagi dapat dipakai.


Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian :

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud dalam Pasal 13, polisi Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang sesuai dengan hukum acara pidana dan undangan lainnya.


Baca juga :
https://tribunusbanyuasin.wordpress.com/2021/01/10/sabotase-kriminalisasi-dan-rekayasa-kasus-masyarakat-banyuasin-menggugat-mbm/


Berdasarkan penjelasan di atas, kami menganggap terkait dengan tindakan oknum Kepolisian Anggota Polres Banyuasin dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik ​​pembantu, dan penyidik yang diduga melanggar kode etik Polri dan yang dapat merugikan orang lain.


Oknum Kepolisian telah menghambat waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak karena melanggar penyidikan tindak pidana;

Berdasarkan keadaan tersebut, Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri Kode Etik”) berbunyi sebagai berikut:


Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik ​​pembantu, dan penyidik dilarang : a,b,c,d,e,

f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undang karena adanya campur tangan pihak lain;, h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;

j.     melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan;, Berita di bawa tersebut pembuktianya :

http://jelajahperkara.com/diduga-penangkapan-cholik-agus-imbas-saudara-ibu-roni-paslah-yang-sering-memberitakan-dan-melaporkan-kasus-kkn-kab-banyuasin/

l,   melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik ​​kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan; dan konflik kepentingan yang menimbulkan konflik kepentingan.


Apabila oknum Polisi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik ​​pembantu, dan penyidik ​​melanggar ketentuan Pasal 14 di atas , maka dapat dikenakan Sanksi Pelanggaran Kode Etik sesuai Pasal 20 Perkapolri Kode Etik yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan / atau larangan dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.

(2) Terduga Pelanggar yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri) .


Bahkan tidak tertutup kemungkinan oknum Kepolisian tersebut dikenakan sanksi pidana dapat dibuktikan melalui ketentuan Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi sebagai berikut:


Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.


Tugas dan fungsi Kepolisian

Kepolisian adalah alat Negara, yang berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) yang mana fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


Lebih jelas baca berita di bawa ini ;

https://www.tribunus.co.id/2018/11/nasib-banyak-orang-terabaikan-ketika.html?m=1


Ditinjau dari pesanan pesanannya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang termasuk terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, perlindungan terselenggaranya, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ( Pasal 4 UU Kepolisian ).


Tugas pokok dari Kepolisian polisi termaktub dalam Pasal 13 UU Kepolisian, yang dikutip sebagai berikut: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

  1. keamanan dan ketertiban masyarakat;

  2. menegakkan hukum; dan

  3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. ”


Dalam menjalankan tugas pokok yang dimaksud dalam Pasal 13 UU Kepolisian tersebut di atas, maka Kepolisian Republik Indonesia:

 

Dalam menjalankan tugas di atas, Kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian polisi yang tertuang dalam PP RI No 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Disiplin Kepolisian). 


Diduga Oknum kepolisian Anggota Polres Banyuasin Sumatera Selatan telah melanggar Pasal 5 Peraturan Disiplin Kepolisian“ Dalam rangka kehidupan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

  1. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;


  2. in the other people in or di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak merugikan kepentingan negara;

  3. ;

  4. memiliki saham / modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;

  5. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang utang ;


Dasar hukum :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik.

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia


Redaksi

Terbit Media Tribunusbanyuasin.com


Posting Komentar

1 Komentar