Imbas dari Melaksanakan Perintah Kapolri Pimpinan Media Tribunusbanyuasin.com di Pidnah Oknum Polres Banyuasin


TRIBUNUSBANYUASIN.COM | BANYUASIN - Isi video ini pidnah Kalau kita lihat rilis pers yang dilakukan pihak polres banyuasin bersama awak media  sangat jelas perilaku oknum anggota Polres Banyuasin itu sangat semena-mena tindak tanduk kejahatannya dalam menindas masyarakat. Demi Bos yang Bayar.


Jangan sampai kesannya mentang-mentang Polisi lalu semaunya saja terhadap kami masyarakat ya..!!


Kita tanya barang bukti yang dimaksud dapatnya dari mana..??


Ini semua fitnah busuk yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Banyuasin ada dua hal Perintah Kapolri 1 Bagi anggota polisi yang terlibat narkoba binasakan kedua membumihanguskan mafia tanah.


Lebih jelas baca :

Keterlibatan oknum polisi pada peredaran narkoba :

http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/04/bd-narkoba-ditangkap-kenapa-dilepas.html?m=1


Terkait membumihanguskan mafia tanah :

http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/05/polres-banyuasin-berkelit-untuk.html?m=1


Imbasnya :

http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/05/percobaan-pembunuhan-pada-seorang.html




Mungkinkah oknum anggota kepolisian Polres Banyuasin dapat menutupi kebenaran dari ribuan mata dan telinga masyarakat Kecamatan Rantau Bayur Khususnya warga Desa Tebing Abang, Minggu (30/05/2021).


Jujur semua ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap Institusi kepolisian bertambah buruk segalah kejahatan yang melawan hukum dilakukan demi kepentingan oknum polisi secara pribadi (kemauan seseorang).


Kalau seperti ini kami perlu datangi Polres Banyuasin beramai2 sekampung kami datangi Polres biar dunia tahu seperti apa penegakan hukum di Polres Banyuasin Sumatera Selatan ini.


Memang benar istilah orang bijak, Polisi bagaikan Penjaja Baru bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ini atas konsekuensinya dapat merong-rong kedaulatan bangsah dan negara.


UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (Red)


Posting Komentar

0 Komentar