Masyarakat Desa Tebing Abang, Beringas dan Marah' Terhadap Pihak yang Merampas Lahan Persawahan Miliknya


TRIBUNUSBANYUASIN.COM | BANYUASIN - Ini merupakan rilis berita yang terdahulu mengutip dari media tribunus.co.id Ribuan hektare tanaman padi petani di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan Panas kekeringan hujan kebanjiran sehingga petani padi tadah hujan di desa tebing abang kecamatan rantau bayur setiap tahunnya alami kerugian.


Herman (37) warga desa tebing abang Kec, rantau bayur, Kab, banyuasin, mengatakan kami sekarang ini mengalami kesulitan dan kerugian setiap tahunnya karena mahalnya beli benih padi yang unggul, persediaan pupuk yang tidak menentu, penyakit atau hama yang tidak dapat kami petani atasi dan yang tak kalah pentingnya dalam mengelola sawah biaya hidup  kami sangat tinggi hutang sana-hutang sini.


Sementara lahan pertanian kita ini pengelolaannya masih tradisional, belum ada yang namanya irigasi maupun bendungan air jadi kami sangat tergantung pada faktor alam kalau panas kepanasan dan kalau sering hujan jadinya kebanjiran, Sabtu (27/04) Kemarin.


Bapak dua orang anak ini’ sangat berharap perhatian dari Pemerintah, karena kita lihat dan tonton di televisi-televisi itu, pemerintah menyediakan Pupuk, Benih, Alat, Mesin Pertanian, bahkan biaya penggarapan, pun pemerintah yang berikan. 


Apa lagi yang katanya Kabupaten Banyuasin Ini lumbung pangan kenapa kami di Kecamatan Rantau Bayur ini tidak pernah rasakan itu semua, pada hal kita sama-sama warga negara indonesia jelasnya.

https://www.google.com/maps/@/data=!4m5!7m4!1m2!1s101731802213828754030!2sChZnTlBvVjJaS2VObExnSVF1RjN0VnNR!2e2?hl=in


Disini ada kesan oknum yang berkepentingan menghalang-halangi program bantuan pertanian dari pemerintah untuk petani padi di wilayah Kecamatan Rantau Bayur khususnya desa tebing abang guna biar petani merasa rugi dan enggan mengelola lahan persawahan nya dan menjual lahan ke pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit tsb' Dugaan yang tidak selaras dengan konstitusi pertama-tama pihak tersebut sudah melakukan alih fungsi lahan dari lahan persawahan ke lahan perkebunan kelapa sawit.


Diduga tanah lahan persawahan masyarakat dusun 1 desa tebing abang kecamatan rantau bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, sudah ada yang sudah berani (oknum) membuatkan surat pemilik usaha (SPH) yang dikeluarkan Camat Rantau Bayur, dan surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Tebing Abang suatu proses untuk menjadi Sertifikat atas nama (PT..) mungkin sertifikatnya sekarang sudah terbit. (Sertifikat Fiktif) (tampah sepengetahuan masyarakat yang berhak).

Tentu hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 


Melalui WhatsApp Kepala Desa Desa Tebing Abang Zainal Arifin, MD. ketika media tanya tidak ada jawaban dan Camat Rantau Bayur Syaiful Harom, mengatakan Anang belum tau karena terhitung jadi camat sampai saat ini belum tanda tangani SPH-SKT Atas nama tanah tebing abang Insyaallah Anang sangat berhati-hati jelasnya Jumat (07 Mei 2021).


Ketentuan pidana tersebut tertuang dalam Pasal 56 KUHP yang menyebutkan bahwa mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan maka dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan.


Selanjutnya, Pasal 55 KUHP juga menyebutkan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana ditindaklanjuti.

Sementara Kepala Dusun 1 Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan Sopian Hadi, MN. Mengakui Di perintahkan oleh Kepala Desa Zainal Arifin, MD., selaku atasan saya sebagai kepala dusun, Sopian Hadi, MN,. mengaku memang ada pihak Tim Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meminta tanda tangannya di dalam banyak hal seingat saya yang membuat saya khawatirkan itu saya pernah membaca Surat Kuasa dalam hal ini yang memiliki kuasa masyarakat dusun 1 Desa Tebing Abang yang menerima kuasa Saya Sopian Hadi, MN. Selaku Kepala Dusun 1 Desa Tebing Abang.


Pada kenyataannya masyarakat Dusun 1 desa Tebing Abang tidak pernah memberikan kuasa tersebut apalagi dalam hal untuk menjual sebidang tanah lahan tidur persawahan yang berada di belakang dusun 1 desa tebing abang yang saat ini ada pembuatan parit gajah saya lihat ada 5 unit alat berat jenis Excavator dan banyak pekerja yang bekerja di sana itu, Minggu, (09/05/2021).


Sopian Hadi, MN. membenarkan kalau pengukuran tanah untuk menjadi sertifikat melalui program pemerintah pusat tahun 2021 yang di dampinginya tersebut sebagian besar tanah yang kami ukur itu lahan tidur persawahan milik masyarakat dusun 1 desa tebing abang seluas 100 hektar, lahan tersebut secara diam-diam dijualkan oleh salah satu oknum kepada pengusaha juga anggota (DPR RI) Dapil Sumatera Selatan wilayah pemilihan Kab, Banyuasin, Kab, MUBA, dan Kab, Lubuk Linggau. dengan bendera PT. PENDAWA.

Adanya nilai kerugian negara perbuatan melawan hukum TIPIKOR diketahui pada tahun 2018, 2019 dan 2020 di tempat yang sama ada sejumlah anggaran dari APBN Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan TA 2018. Pagu Anggaran : 2,53 M Jasa Lainnya Lelang Cepat January 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan KABUPATEN BANYUASIN : Desa Lebung, Lubuk Rengas, Kemang Bejalu, Pagar Bulan, Paldas, Rantau Bayur, Rantau Harapan, Semuntul, Sri Jaya, Sukarela, Sungai Naik, Tanjung Menang, Talang Kemang dan Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sumber : https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyedia/kldi/D483


Baca juga :

http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/05/polri-akan-pidanakan-oknum-bpn-camat.html


Titik GPS lahan persawahan masyarakat dusun 1 desa tebing abang kecamatan rantau bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan yang mau diserobot oleh oknum mafia tanah beserta pengusaha mudah yang merupakan anggota DPR RI wilayah pemilihan Sumsel (Banyuasin, Muba, Lubuklinggau) Dari partai Demokrat.


https://www.google.com/maps/@/data=!4m5!7m4!1m2!1s101731802213828754030!2sChZnTlBvVjJaS2VObExnSVF1RjN0VnNR!2e2?hl=in


Selain itu, sangatkah penting untuk memahami hakikat pembangunan perekonomian Indonesia yang telah digariskan oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian nasional disusun atas usaha bersama, berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam berbagai aktivitas pembangunan tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat aktif. Hak partisipasi tersebut pun telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.


Artinya, dalam berbagai aktivitas pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan memerlukan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial, dan citizen participation is citizen power. Karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif.


Dalam berbagai kasus pembangunan, hak-hak masyarakat yang telah dijamin konstitusi tersebut dieliminasi oleh pemerintah baik itu melalui legal instrumen maupun kriminalisasi langsung terhadap masyarakat melalui alat negara (TNI/Polri). Pembangunan tidak lagi memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal, masyarakat pinggiran termarjinalkan, hingga terkungkung di dalam jeruji besi.


Untuk lebih jelas baca berita di bawa ini :

http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/04/pemerintah-sekarang-rakyat-mu-memanggil.html?m=1


Pada hal untuk lahan pertanian lebak di kecamatan Rantau Bayur ini sangat luas dan tanahnya sangat subur namun sedikit sekali yang dapat kami kelola karena seringnya gagal panen sehingga warga merasa kapok untuk bertani.


Harapan kami pada pemerintah tolong lah, di perhatikan dan di saranai dalam pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan pembiayaan”,


Karena selama ini yang kami rasakan, belum ada campur tangan Pemerintah di segala aspek baik itu bidang pertanian, maupun perikanan, demi terwujudnya perekonomian rakyat yang sejahtera dan berkeadilan khususnya di Kecamatan Rantau Bayur.


Lebih jelas baca di bawa ini :

https://id.scribd.com/document/377601221/260334777-Daftar-perusahaan-Perkebunan-kelapa-sawit-dan-karet-yang-terdaptar-di-Pemerintah-daerah-Sumsel-1


https://id.scribd.com/document/376148894/Surat-Pengaduan-Dugaan-KKN-Dana-Pertanian-Kabupaten-Banyuasin-Sumsel


https://id.scribd.com/document/370206158/Media-petisi-co-Biro-Sum-Sel


Yang adanya pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin turun kelapangan bukanya untuk melihat permasalahan apa masyarakat hadapi, namun akan tetapi tim ahli pemerintah daerah turun kelapangan itu dampingi para Investor untuk mengecek lahan persawahan kami untuk dijual pada perusahaan.

Lahan persawahan (padi) milik warga masyarakat dusun 1 desa tebing abang kecamatan rantau bayur kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan yang di rendam banjir minimnya infrastruktur, terlihat jelas perbedaannya belum ada sama sekali sentuhan dari pemerintah.


Seharusnya dan harapan kami warga masyarakat pemerintah itu turun kelapangan lihat apa permasalahan kami ini dan mencari solusi atas masalah yang sedang masyarakat hadapi bukannya sengaja bantuan pertanian di habis2 kan (Korupsi) supaya lahan pertanian kami terbengkalai lalu lahan pertanian tersebut gampang terjual (Perusahaan) Kapitalis.


Undang-Undang Republik Indonesia Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan, UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani.



Baca juga :

https://id.scribd.com/document/362847842/Pedoman-Pelaksanaan-Alsintan-TA-2017


Dalam UU ini mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan.


Implementasi berupa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani,antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu,tepat mutu,dan harga terjangkau bagi Petani,serta subsidi sarana produksi.


Pewarta : rn

Posting Komentar

0 Komentar