MASYARAKAT MENANYAKAN DIMANA KEHADIRAN PEMERINTAH PADA SAAT WARGA BERTERIAK-TERIAK MEMINTA KEADILAN ATAS TANAH HAKNYA

TRIBUNUSBANYUASIN.COM | BANYUASIN - Terkait lahan pertanian (lahan tidur) milik masyarakat dusun 1 desa tebing abang kecamatan rantau bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan yang secara diam-diam diserobot oleh oknum atau pengusaha yang viral di publik beberapa hari lalu saat ini memanas lagi warga sudah gerah terhadap aktifitas yang menginjak-injak harga diri warga masyarakat dusun 1 desa tebing abang, pasalnya saat ini pihak perusahaan (Ilegal) tidak mengindahkan larangan warga beberapa waktu lalu.


Baca berita dibawah ini :

http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/05/masyarakat-desa-tebing-abang-beringas.html?m=1


Dimana kehadiran pemerintah di saat rakyat berteriak-teriak meminta keadilan atas haknya ini...??? Bapak Presiden JOKOWI, Kemenkumham, Kapolri di mana jaminan perlindungan nya itu..


Di dalam banyak kasus perampasan tanah warga masyarakat adat, hak adat, memang akal-akalan yang demikian sering kali dimainkan oleh pihak pengusaha bersama pihak TNI/Polri Premanisme, dengan tujuan untuk menjebak atau mempidanakan yang menolak merintangi jalan sang kapitalisme, mafia tanah, kepala desa, Camat, dan Pengusaha yang menginginkan tanah.


Pada saat awak media ke lapangan menemui pekerja yang kerja pada saat itu Pak Sumitro kita bersama dengan Kanit Reskrim Teguh dan Kanit Intel Hendra Polsek Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan pada saat itu pihak Polsek Rantau Bayur mengaku memang tidak mengetahui sama sekali kalau adanya kegiatan tersebut.


Pak Sumitro pun menjelaskan kalau ini yang dikerjakan PT PENDAWA dari alat berat penyemprotan dan penanaman jelas Sumitro ia juga awal-awalnya berkelit saat ditanya siapa yang menyuruhnya bekerja di sini pihak PT PENDAWA Punya H. LUFIH Asli Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) pada akhirnya ia mengakui ini milik Seorang pejabat yang masih duduk di Parlemen RI.


Pak Sumitro pun tidak mengetahui kalau seperti ini kronologisnya dan ia pun meminta maaf terhadap warga khususnya desa tebing abang di dalam hal ini kita sepakat untuk tidak ada aktivitas apapun sebelum ada kejelasan secara detail baik dalam kesepakatan terhadap warga maupun secara administrasi tata kelola terhadap pemerintah.


Namun secara diam-diam pada tanggal 19 Mei 2021, pihak entah apa ini sudah melakukan aktifitas di lahan milik warga masyarakat dusun 1 desa tebing abang kecamatan rantau bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan yang kemarin kita stop minta kejelasan tersebut tanpa memberitahukan dan memenuhi apa yang warga minta pihak Polsek Rantau Bayur kita kontak juga tidak mengetahui hal ini. Jumat, (21/05/2021).


Tentu hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 


Melalui WhatsApp Kepala Desa Desa Tebing Abang Zainal Arifin, MD. ketika media tanya tidak ada jawaban dan Camat Rantau Bayur Syaiful Harom, mengatakan Anang belum tau karena terhitung jadi camat sampai saat ini belum tanda tangani SPH-SKT Atas nama tanah tebing abang Insyaallah Anang sangat berhati-hati jelasnya Jumat (07 Mei 2021).


Ketentuan pidana tersebut tertuang dalam Pasal 56 KUHP yang menyebutkan bahwa mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan maka dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan.


Selanjutnya, Pasal 55 KUHP juga menyebutkan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana ditindaklanjuti.


http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/05/petani-tidak-ada-uang-untuk-beli-benih.html


http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/05/polres-banyuasin-berkelit-untuk.html?m=1


Sesuai dengan konstitusi menjelaskan perekonomian Indonesia yang telah digariskan oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian nasional disusun atas usaha bersama, berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam berbagai aktivitas pembangunan tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat aktif. Hak partisipasi tersebut pun telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 


Artinya, dalam berbagai aktivitas pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan memerlukan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial, dan citizen participation is citizen power. Karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif.


Dalam berbagai kasus pembangunan, hak-hak masyarakat yang telah dijamin konstitusi tersebut dieliminasi oleh pemerintah baik itu melalui legal instrumen maupun kriminalisasi langsung terhadap masyarakat melalui alat negara (TNI/Polri). Pembangunan tidak lagi memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal, masyarakat pinggiran termarjinalkan, hingga terkungkung di dalam jeruji besi.


Untuk lebih jelas baca berita di bawa ini :

http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/04/pemerintah-sekarang-rakyat-mu-memanggil.html?m=1


Menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2017 konflik agraria tercatat 659 kejadian, dengan luas lahan 520.491,87 hektar, dan melibatkan sebanyak 652. 738 kepala keluarga (KK). Jumlah korban dan bentuk kekerasan dalam konflik agraria tercatat 369 orang dikriminalisasi (351 laki-laki + 18 perempuan), 224 orang dianiaya (170 laki-laki + 54 perempuan), dan 6 orang tertembak dan 13 tewas (seluruh korban laki-laki). Jumlah pelaku kekerasan dalam konflik agraria meliputi 11 TNI, 21 polisi, dan 15 preman. Konflik agraria yang terjadi sepanjang 2017 meliputi warga vs swasta 289 kasus, warga vs pemerintah 140 kasus, warga vs BUMN 55 kasus, warga vs aparat 28 kasus.

Praktik pembangunan yang demikian sangatlah bertolak belakang dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang mengandung makna kerakyatan, artinya pembangunan nasional itu adalah pembangunan berbasis negara dan rakyat (state based devolepment). Model pengambilan keputusan dalam pembangunan seharusnya participatory democracy, bukan elite democracy.


Partisipasi adalah Hak


Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (3) UUD 1945. Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi semuanya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 E ayat (3) dan 28F UUD 1945.


Sesungguhnya, penyangkalan terhadap keterlibatan peran serta masyarakat oleh pemerintah menunjukkan ketidaktaatan hukum oleh pemerintah. Sebab, setiap kebijakan pemerintah haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (rechtmatigheid) dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Di level peraturan perundang-undangan, misalnya dalam hal pembukaan lahan (land clearing) menurut Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan." Meskipun UU Pengadaan Tanah, UU Nomor 2 Tahun 2012 ini bersifat fluktuatif, tapi masih tetap mengatur dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.


Begitu pula terhadap kegiatan pembangunan yang berdampak bagi lingkungan, wajib memiliki dokumen UKL-UPL dan AMDAL yang juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara spesifik, bentuk keterlibatan masyarakat itu dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 meliputi; (a) pemberian informasi yang transparan dan lengkap, (b) kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat, (c) penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, dan (d) koordinasi, komunikasi, dan kerja sama di kalangan pihak-pihak yang terkait.


Pentingnya Partisipasi Masyarakat


Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat pareto superior (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan pareto optimal (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Nilai-nilai penting dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah untuk; pertama, peran masyarakat adalah sebagai suatu strategi. Maksudnya, peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support).

Kedua, peran masyarakat sebagai suatu kebijakan. Masyarakat merupakan subjek yang potensial dikorbankan atau dikorbankan oleh pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki posisi tawar untuk mengkonsultasikan haknya (right be to consulted) yang menjadi dasar kebijakan oleh pemerintah. Ketiga, peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat ditujukan untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan-keputusan pemerintah.


Keempat, peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Pada tahap ini peran serta masyarakat didayagunakan untuk meredam konflik melalui upaya pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Sebagai penutup, bagian terpenting dalam pembangunan Indonesia adalah membangun Indonesia haruslah dimulai dari membangun jiwa warga negara Indonesia, barulah membangun badannya.


Yang merusak nama Banyuasin ini bukan orang Banyuasin yang jadi masalah kita ini. Coba bayangkan saja Pejabatnya bukan orang Banyuasin pelaku kejahatannya juga bukan orang Banyuasin bebas tanpa hambatan. Namun yang jahat dan jeleknya korbannya nanti itu baru orang Banyuasin.


Ini yang paling menyakitkan ada motif apa di balik semua ini setelah kita perhatikan secara seksama hampir di segala line seperti ini. Itu artinya paham kapitalis dan zionisme nya bermain PROPAGANDA.


Masalah ini masalah yang serius ketika kita sebagai Pemuda Adat Kabupaten Banyuasin tidak selektif dalam hal berbangsa dan bernegara yang berkeadilan ini menjadi hambatan terbesar dalam membangun Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan yang kita cintai ini.


Resolusi Diadopsikan oleh Majelis Umum PBB 61/295. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi.


Pasal 1 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menikmati sepenuhnya, sebagai suatu kelompok ataupun sebagai individu, atas segala  hak asasi manusia dan kebebasan mendasar seperti yang tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Internasional, dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.


Pasal 2 :

Masyarakat pribumi dan tiap-tiap individu bebas dan setara dengan segala bangsa dan semua individu dan mereka mempunyai hak untuk terbebas dari segala macam diskriminasi, dan dalam pelaksanaan hak mereka, khususnya yang berdasar atas hak-hak mereka, khususnya yang berdasar pada asal-usul atau identitas mereka.


Pasal 3 :

Masyarakat Pribumi mempunyai hak untuk Menentukan Nasib Sendiri, berdasar atas hak tersebut mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan mengusahakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.


Pasal 4 :

Masyarakat pribumi, dalam pelaksanaan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, mempunyai hak atas otonomi atau untuk mengatur pemerintahan sendiri yang berhubungan dengan utusan internal dan lokal, juga cara dan media untuk membiayai fungsi-fungsi otonomi tersebut.


Pasal 5 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk mengelola dan memperkokoh hak mereka untuk melangsungkan dan memperkuat institusi politik, hukum, ekonomi dan sosial istimewa mereka saat menggunakan hak untuk berpartisipasi secara total, jika mereka memilih demikian, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam Negara.


Karena masyarakat pribumi telah menderita ketidakadilan sejarah sebagai hasil dari, timbal balik, kolonisasi dan pengambilalihan tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, hal demikian tersebut yang pada dasarnya menghalangi mereka melaksanakan hak-hak mereka untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keterwakilan mereka sendiri. (Red).

Posting Komentar

0 Komentar