PENGAKUAN KEPALA DESA, DD DI TILAF PEMKAB BANYUASIN, APH..?

TRIBUNUSBANYUASIN.COM | BANYUASIN - Dana Desa (DD) Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan sangat bermasalah parah kepala desa semuanya sudah membeberkan permasalahan mereka pada kita awak media kronologisnya Dana Desa (DD) tidak semuanya masuk rekening desa contoh pada penggunaan DD di tahun 2021 ini seharusnya dana desa sudah di transfer kan dari APBN sebesar 40% ke rekening daerah.


Untuk di langsungkan ke rekening kas masing-masing desa namun itu tidak dilakukan oleh pemkab banyuasin seharusnya BLT yang dibagikan sebanyak 5 bulan tapi uang yang ditransfer ke rekening kas desa hanya untuk BLT 2 bulan saja jelas salah satu perwakilan kepala desa se Kabupaten Banyuasin pada awak media Senin, (24/05/2021).


Sisanya ditahan di rekening Kas Daerah Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan sehingga kepala desa terkesan melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/60TAHUN2014PP.HTM


Seperti pencairan tahapan pertama untuk DD di tahun 2021 pada bulan Mei sebesar 40% dari jumlah keseluruhan DD di tiap-tiap desanya terhitung 8% dana COVID-19 di bulan Februari 32% di bulan Mei Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kembali dikucurkan pada tahun 2021 sesuai jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sementara untuk BLT yang seharusnya untuk 5 bulan dikeluarkan hanya 2 bulan saja jadi dana desa untuk 3 bulannya ?? Kepala desa hanya mencairkan untuk 2 bulan sesuai jumlah KPM, BLT dari DD saja. padahal ini sudah bulan Mei terhitung 5 bulan. Untuk UMKM setau warga tidak ada.


Belum lagi pertemuan-pertemuan pelatihan dan sebagainya. Kepala Desa mengaku sama sekali tidak ada manfaatnya. Semua kegiatan itu menelan dana 5 juta sampai puluhan juta setiap kegiatan dan desanya. Itu dipotong dari langsung di DD tiap-tiap desanya, oleh pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin kegiatan itu puluhan kalinya semua kegiatan tersebut setiap kepala desa dan lurah terhitung 304 desa dan lurah wajib mengikuti walaupun tidak mengikuti tetap dibebankan (pemotongan DD). 

Seperti berita pada saat tahun 2018 kemarin masalah ini atau modus kejahatan dd khususnya di Kabupaten Banyuasin ini sudah pernah kita ungkap namun Aparat Penegak Hukum (APH) adem ayem saja 


Untuk lebih jelas Baca :

https://www.tribunus.co.id/2019/09/wajar-saja-kasus-kkn-dd-di-kabupaten.html?m=1


https://www.tribunus.co.id/2019/05/diduga-sogok-oknum-auditor-inspektorat.html?m=1


http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/05/laporan-kkn-dana-desa-kabupaten.html


http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/05/kabupaten-banyuasin-nak-lebaran-blt.html


Sesuai dengan konstitusi menjelaskan perekonomian Indonesia yang telah digariskan oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian nasional disusun atas usaha bersama, berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.


Dalam berbagai aktivitas pembangunan tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat aktif. Hak partisipasi tersebut pun telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.


Baca juga berita di bawa ini :

https://www.tribunus.co.id/2019/08/pekerjaan-proyek-infrastruktur-dan.html?m=1


http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/05/polres-banyuasin-berkelit-untuk.html?m=1


https://www.tribunus.co.id/2019/06/add-dihapuskan-yang-katanya-untuk.html?m=1


https://www.tribunus.co.id/2019/06/rapat-paripurna-dewan-minta-bupati.html?m=1


http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/04/media-teriak-teriak-kkn-dd-aph-tidak.html


http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/04/modus-kkn-dd-pengukuhan-pk-ppdi.html

Artinya, dalam berbagai aktivitas pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan memerlukan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial, dan citizen participation is citizen power. Karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif.


Ketentuan pidana tersebut tertuang dalam Pasal 56 KUHP yang menyebutkan bahwa mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan maka dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan.


Selanjutnya, Pasal 55 KUHP juga menyebutkan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana ditindaklanjuti. (Rn).

Posting Komentar

0 Komentar