POLRES BANYUASIN, Berkelit Untuk Menindak Dugaan Adanya Mafia Tanah Penyerobotan Lahan Persawahan Milik Warga Tebing Abang


TRIBUNUSBANYUASIN.COM | BANYUASIN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya tidak ragu mengusut kasus tindak pidana mafia tanah, Sigit mengatakan perintahnya ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta memberangus praktek pidana mafia tanah di Indonesia, (18 Feb 2021) Kemarin.

Terkait terbitnya berita yang sangat viral di publik, saat ini media yang sama mempertanyakan tindak lanjut proses hukumnya atas dugaan kasus penyerobotan (SKT, SPH dan Sertifikat Fiktif) yang dilakukan oleh Mafia Tanah, Kepala Desa, Camat, BPN Kabupaten Banyuasin.


Lahan persawahan milik masyarakat dusun 1 desa tebing abang kecamatan rantau bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan yang ditanggarai mafia tanah sehingga sangat sulit untuk di ungkap karena pergerakannya banyak melibatkan lembaga-lembaga besar negara sudah tentu terorganisir dan masif.

Berita berjudul : Masyarakat Desa Tebing Abang, Beringas dan Marah' Terhadap Pihak yang Merampas Lahan Persawahan Miliknya


Diduga Pembangunan Cetak Sawa melalui Dana Inspirasi DPR RI APBN 2019-2020-2021 di Desa Tebing Abang Rantau Bayur Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan https://g.co/kgs/VGD4Dk


Terdapat Layanan online, peta desa tebing abang kecamatan rantau bayur Kabupaten Banyuasinklik disini. No. SK : 20 / kpts / rtb /2020

Media mempertanyakan pada Kapolres Banyuasin, mohon untuk ditindaklanjuti secara hukum sejalan dengan maklumat KAPOLRI untuk membumihanguskan kejahatan mafia tanah mohon sesegera mungkin untuk diproses secara hukum yang berkualitas Bapak Kapolres Banyuasin.

Kapolres Banyuasin :Laporan Mu sudah masuk belum,..?

Awak media, Bukankah ini perintah Presiden Jokowi pada Kapolri buruh mafia tanah itu artinya tanpa delik aduan karena Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi mohon untuk dimengerti.


Lebih jelas baca :


Sama Hal seperti masalah ini dengan kasus di dua berita di bawa tersebut :


Kapolres Banyuasin: Yth Sdr Roni Paslah Perlu saudara ketahui dan agar sama2 paham Terkait apa itu arti dari Delik.


Delik aduan absolut, adalah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369.  


Delik aduan relatif, adalah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. 


Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411.


Baca juga :

http://www.tribunusbanyuasin.com/2021/05/polri-akan-pidanakan-oknum-bpn-camat.html


Dan untuk keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto, dalam Hal ini kamu kalau memang ada yang merasa dirugikan dan jika memang ada HAK masyarakat silahkan laporkan namun berdasarkan OPINI yang kamu buat itu  bukan meng atas namakan rakyat tapi PRIBADI kamu. 


Dari narasi yang kamu buat itu hanya OPINI kamu tanpa memiliki dokumen-dokumen  dan dasar-dasar HUKUM yang jelas dimana Negara Kita adalah Negara HUKUM oleh karena itu  kamu harus bisa membuktikan itu benar faktanya  sesuai dengan dasar2 hukum yang jelas bukan membangun OPINI yang tidak Mendasar dan hanya bersumber dari asumsi. 

Dalam hal perkara tanah kamu silahkan kamu laporkan dan sertakan Bukti kepemilikan dan yang menjadi landasan dlm kami menyikapi perkara yang sudah maksud dan dapat membuktikan dengan Dokumen2 yang kamu miliki.


Jika kamu ingin memproses dengan memiliki dasar2 hukum bisa kamu proses melalui  upaya hukum lainya yaitu dengan proses hukum perdata. yang kamu ajukan lewat pengadilan.


Demikian yang dapat saya sampaikan lewat wa, apabila kamu kurang puas silahkan datang ke kantor kami, karena kantor kami adalah punya rakyat. Terima Kasih, Tegas Kapolres Banyuasin AKBP Imam di keterangan tertulisnya, Rabu (12/05/2021).

Media massa pers Supremasi Hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, wewenang berfungsi mendasari pelaksanaan kekuasaan yang SAH, Dasar hukum UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Lebih jelas baca :

https://www.tribunus.co.id/2019/10/media-massa-pers-salah-satu-upaya-untuk.html?m=1

Sepertinya pihak Polres Banyuasin sudah berkelit dengan bermacam-macam alasan untuk tidak memproses hukum atas dugaan mafia tanah diduga telah menjual atau mengambil keuntungan dari lahan persawahan (lahan tidur) milik warga masyarakat dusun 1 desa tebing abang kecamatan rantau bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, lahan persawahan tersebut terletak di belakang dusun 1 desa tebing abang, Rabu, (12/05/2021).


Media sudah informasikan sama Bapak Kapolres Banyuasin AKBP Imam Tarmudi, namun pihak Kepolisian meminta surat laporan secara resmi dilengkapi dengan dokumen kepemilikan lahan tersebut, kenapa masalah laporan resmi dari masyarakat itu menjadi alasan utama pihak penegak hukum pada kita jurnalis ini.


Padahal masalah tersebut sudah kita naikkan ke publik melalui media massa sama-sama kita ketahui media dan produk nya itu suatu supermasif hukum itu artinya pemberitaan itu wajib di realisasikan oleh pihak APH tidak ada tindakan itu artinya sudah melakukan pembiaran. Digaji untuk melayani dan melindungi rakyat bukan sebaliknya, bagaikan penjaja di mata masyarakat.

Mana lagi di sini Kapolres Banyuasin meminta dokumen kepemilikan tanah yang diperkarakan sementara itu kan lahan tidur yang sudah tentu dokumen kepemilikannya tidak ada secara pribadi dokumennya dimiliki pemerintah desa atau menjadi aset desa.


Di sana, saya sudah jelaskan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi biasanya kalau masalah tanah wilayah seperti ini ketika ada pelapor kebanyakan pelapor itu pasti menjadi korban dari kejahatan oknum anggota polisi dan premanisme, sabotase, diskriminatif, dan kriminalisasi yang disponsori oleh pihak pengusaha yang kita laporkan tersebut.


Sepertinya pihak Polres Banyuasin terkesan berkelit terkait ribuan hektar (1500 hektar lebih) lahan persawahan (lahan tidur) yang terletak di belakang dusun 1 desa tebing abang kecamatan rantau bayur, kabupaten banyuasin sumatera selatan, diduga sudah terjual pada pihak perkebunan kelapa sawit.


Awak media pertanyakan tindak lanjut pelaku penjualan lahan warga masyarakat dusun 1 desa tebing abang kecamatan rantau bayur tersebut Kapolres Banyuasin AKBP Imam Tarmudi, masih menanyakan laporannya secara resmi walaupun itu suatu program unggulan pemerintah Presiden Joko Widodo dan tanggung jawab Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (dok Divisi Humas Polri).


Kapolres Banyuasin AKBP Imam Tarmudi, menanggapi pemberitaan tersebut menuding pemberitaan tersebut hanya opini dan kepentingan pribadi.


Ini pernyataan Kapolres Banyuasin AKBP Imam Tarmudi, Untuk keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto, dalam Hal ini kamu kalau memang ada yang merasa dirugikan dan jika memang ada HAK masyarakat silahkan laporkan namun berdasarkan OPINI yang kamu buat itu  bukan meng atas namakan Rakyat tapi PRIBADI kamu.

Tentu pernyataan tersebut sangat disayangkan seorang Kapolres suatu pemegang tonggak keadilan menegakkan hukum sebagaimana tugas dan fungsi Kepolisian.

Dalam berbagai kasus pembangunan, hak-hak masyarakat yang telah dijamin konstitusi tersebut dieliminasi oleh pemerintah baik itu melalui legal instrumen maupun kriminalisasi langsung terhadap masyarakat melalui alat negara (TNI/Polri). Pembangunan tidak lagi memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal, masyarakat pinggiran termarjinalkan, hingga terkungkung di dalam jeruji besi.

Menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2017 konflik agraria tercatat 659 kejadian, dengan luas lahan 520.491,87 hektar, dan melibatkan sebanyak 652. 738 kepala keluarga (KK). Jumlah korban dan bentuk kekerasan dalam konflik agraria tercatat 369 orang dikriminalisasi (351 laki-laki + 18 perempuan), 224 orang dianiaya (170 laki-laki + 54 perempuan), dan 6 orang tertembak dan 13 tewas (seluruh korban laki-laki). Jumlah pelaku kekerasan dalam konflik agraria meliputi 11 TNI, 21 polisi, dan 15 preman. Konflik agraria yang terjadi sepanjang 2017 meliputi warga vs swasta 289 kasus, warga vs pemerintah 140 kasus, warga vs BUMN 55 kasus, warga vs aparat 28 kasus.

Praktik pembangunan yang demikian sangatlah bertolak belakang dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang mengandung makna kerakyatan, artinya pembangunan nasional itu adalah pembangunan berbasis negara dan rakyat (state based devolepment). Model pengambilan keputusan dalam pembangunan seharusnya participatory democracy, bukan elite democracy.

Partisipasi adalah Hak

Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (3) UUD 1945. Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi semuanya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 E ayat (3) dan 28F UUD 1945.

Sesungguhnya, penyangkalan terhadap keterlibatan peran serta masyarakat oleh pemerintah menunjukkan ketidaktaatan hukum oleh pemerintah. Sebab, setiap kebijakan pemerintah haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (rechtmatigheid) dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Di level peraturan perundang-undangan, misalnya dalam hal pembukaan lahan (land clearing) menurut Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan." Meskipun UU Pengadaan Tanah, UU Nomor 2 Tahun 2012 ini bersifat fluktuatif, tapi masih tetap mengatur dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.

Pahlawan Nasional Indonesia Dari Sumatera Selatan Sriwijaya Wafat di Ternate pada 26 September 1852, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II bernama asli Raden Hasan Pangeran Ratu. Ia adalah seorang pemimpin kelahiran Palembang pada 1767 silam, dan memimpin perang saat masa Kesultanan Palembang Darussalam

Begitu pula terhadap kegiatan pembangunan yang berdampak bagi lingkungan, wajib memiliki dokumen UKL-UPL dan AMDAL yang juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara spesifik, bentuk keterlibatan masyarakat itu dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 meliputi; (a) pemberian informasi yang transparan dan lengkap, (b) kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat, (c) penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, dan (d) koordinasi, komunikasi, dan kerja sama di kalangan pihak-pihak yang terkait.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat pareto superior (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan pareto optimal (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Nilai-nilai penting dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah untuk; pertama, peran masyarakat adalah sebagai suatu strategi. Maksudnya, peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support).

Kedua, peran masyarakat sebagai suatu kebijakan. Masyarakat merupakan subjek yang potensial dikorbankan atau dikorbankan oleh pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki posisi tawar untuk mengkonsultasikan haknya (right be to consulted) yang menjadi dasar kebijakan oleh pemerintah. Ketiga, peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat ditujukan untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan-keputusan pemerintah.

Keempat, peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Pada tahap ini peran serta masyarakat didayagunakan untuk meredam konflik melalui upaya pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Sebagai penutup, bagian terpenting dalam pembangunan Indonesia adalah membangun Indonesia haruslah dimulai dari membangun jiwa warga negara Indonesia, barulah membangun badannya.

Yang merusak nama Banyuasin ini bukan orang Banyuasin yang jadi masalah kita ini. Coba bayangkan saja Pejabatnya bukan orang Banyuasin pelaku kejahatannya juga bukan orang Banyuasin bebas tanpa hambatan. Namun yang jahat dan jeleknya korbannya nanti itu baru orang Banyuasin.

Ini yang paling menyakitkan ada motif apa di balik semua ini setelah kita perhatikan secara seksama hampir di segala line seperti ini. Itu artinya paham kapitalis dan zionisme nya bermain PROPAGANDA.

Masalah ini masalah yang serius ketika kita sebagai Pemuda Adat Kabupaten Banyuasin tidak selektif dalam hal berbangsa dan bernegara yang berkeadilan ini menjadi hambatan terbesar dalam membangun Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan yang kita cintai ini.

Resolusi Diadopsikan oleh Majelis Umum PBB 61/295. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi.

Pasal 1 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menikmati sepenuhnya, sebagai suatu kelompok ataupun sebagai individu, atas segala  hak asasi manusia dan kebebasan mendasar seperti yang tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Internasional, dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

Pasal 2 :

Masyarakat pribumi dan tiap-tiap individu bebas dan setara dengan segala bangsa dan semua individu dan mereka mempunyai hak untuk terbebas dari segala macam diskriminasi, dan dalam pelaksanaan hak mereka, khususnya yang berdasar atas hak-hak mereka, khususnya yang berdasar pada asal-usul atau identitas mereka.

Pasal 3 :

Masyarakat Pribumi mempunyai hak untuk Menentukan Nasib Sendiri, berdasar atas hak tersebut mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan mengusahakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Pasal 4 :

Masyarakat pribumi, dalam pelaksanaan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, mempunyai hak atas otonomi atau untuk mengatur pemerintahan sendiri yang berhubungan dengan utusan internal dan lokal, juga cara dan media untuk membiayai fungsi-fungsi otonomi tersebut.

Pasal 5 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk mengelola dan memperkokoh hak mereka untuk melangsungkan dan memperkuat institusi politik, hukum, ekonomi dan sosial istimewa mereka saat menggunakan hak untuk berpartisipasi secara total, jika mereka memilih demikian, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam Negara.

Karena masyarakat pribumi telah menderita ketidakadilan sejarah sebagai hasil dari, timbal balik, kolonisasi dan pengambilalihan tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, hal demikian tersebut yang pada dasarnya menghalangi mereka melaksanakan hak-hak mereka untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keterwakilan mereka sendiri.

Sepertinya saat ini kantor institusi kepolisian di dalam hal ini Polres Banyuasin Sumatera Selatan di jadikan SARANG PREMAN BERKEDOK penipuan, pemerasan, penghianatan, sesuai dengan keinginan oknum anggota Polres Banyuasin punya Starlet.

Kepolisian adalah alat Negara, yang berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) yang mana fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


Lebih jelas baca berita di bawa ini ;

https://www.tribunus.co.id/2018/11/nasib-banyak-orang-terabaikan-ketika.html?m=1


Maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang termasuk terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, perlindungan terselenggaranya, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ( Pasal 4 UU Kepolisian ).


Dalam menjalankan tugas di atas, Kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian polisi yang tertuang dalam PP RI No 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Disiplin Kepolisian).


DI MATA HUKUM, OKNUM ANGGOTA POLRI, Ketentuan pidana tersebut tertuang dalam Pasal 56 KUHP yang menyebutkan bahwa mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan maka dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan.


Selanjutnya, Pasal 55 KUHP juga menyebutkan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana ditindaklanjuti. (Red).

Posting Komentar

0 Komentar